IM.com – Di tengah kerasnya tekanan ekonomi dan rawannya gejolak sosial akibat kebutuhan pokok yang tak terpenuhi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan pangan rakyat miskin.
Bertempat di Balai Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barraa secara simbolis meluncurkan program Penyaluran Bantuan Pangan (PBP) berupa beras untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyasar keluarga-keluarga penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial RI. Di Kabupaten Mojokerto, sebanyak 83.589 warga penerima akan mendapatkan bantuan total 1.671.780 kilogram beras, masing-masing 10 kilogram per bulan.
“Pangan adalah kebutuhan utama. Tidak bisa ditunda, tidak bisa digantikan. Karena itu, program ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” pesan Barra dalam sambutannya. Ia juga mengingatkan pentingnya peran para kepala desa untuk menyalurkan bantuan ini secara tepat sasaran dan bertanggung jawab.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto tahun 2025 mencapai 1.162.696 jiwa dengan angka kemiskinan per Maret 2024 sebanyak 108.720 jiwa. Di tengah angka itu, garis kemiskinan tercatat berada di Rp 508.618 per kapita per bulan yang mencerminkan betapa krusialnya bantuan pangan bagi mereka yang berada di garis bawah.
Kelaparan bukan hanya soal perut kosong, tapi juga tentang risiko sosial yang bisa menyusul: meningkatnya keputusasaan, tindak kriminal, hingga runtuhnya ikatan sosial. “Kita ingin mencegah itu. Kita ingin rakyat Mojokerto hidup tenang, tidak gelisah soal makan esok hari,” tambah Barra bernada empati.
Penyaluran bantuan ini, seperti disampaikan oleh Kepala Perum Bulog Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, akan dilakukan mulai 22 hingga 29 Juli 2025. Lokasi distribusi tersebar di kantor-kantor kepala desa atau balai desa seluruh wilayah Mojokerto. Ditegaskan, bantuan untuk bulan berikutnya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Peluncuran program ini juga turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto, seperti Kapolres AKBP Ihram Kustarto dan Dandim 0815 Letkol Inf. Rully Noriza, serta para camat dan kepala desa.
Langkah ini bukan sekadar distribusi beras. Ia adalah simbol kepedulian, bahwa negara hadir saat perut rakyat mulai “keroncongan”. Sebab ketika pangan terabaikan, ancaman yang lebih besar bisa datang, dan itu bukan hanya tanggung jawab moral tapi kewajiban undang-undang para pemimpin negeri. (kim)
