DPRD Kota Mojokerto akan mengevaluasi program bedah kampung

IM.com – Pembangunan infrastruktur pada program bedah kampung Kota Mojokerto mendapat sorotan Komisi II dan III DPRD setempat. Program Pemkot mempercantik kampung kumuh dengan alokasi anggaran Rp 7 miliar untuk 7 kelurahan, dinilai tidak tepat sasaran.

Catatan hasil sidak Komisi II dan III di lokasi bedah kampung Kelurahan Pulorejo, Kamis (15/9-2016) akan menjadi catatan dalam pembahasan anggaran program bedah kampung lanjutan tahun 2017.

“Ke depan akan kami evaluasi menyeluruh sasaran program bedah kampung. Akan kami kritisi rincian bedah kampung mendatang. Sekaligus akan dihitung jumlah tenaga kerja yang diperlukan,” ujar Ketua Komisi II, Aris Satriyo Budi

Yang menjadi sorotan saat sidak adalah pengadaan pot bunga, tenaga kerja yang dilibatkan dan buruknya perencanaan pembangunan dalam memilih sasaran. Menurutnya pengadaan pot bisa melalui swadaya masyarakat.


Mending dana tersebut bisa ditambahkan untuk pavingisasi lebih dibutuhkan. Dalam menentukan jumlah tenaga kerja kiranya harus dihitung sesuai beban pekerjaan. Sehingga biaya tukang dan kuli bangunan tidak membengkak.

“ Pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan dikerjakan hingga 8 orang. Padat karya memang penting, tapi tidak harus dipukul rata. Efisiensi biaya tenaga kerja kan bisa dialihkan untuk pekerjaan fisiknya,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik menambahkan, pihaknya menyayangkan buruknya perencanaan program bedah kampung. Menurut dia, sebagian kelurahan justru kesulitan menentukan sasaran pembangunan. Akibatnya alokasi anggaran Rp 1 miliar per kelurahan tak terserap sepenuhnya.

“Dinas Tenaga Kerja seharusnya melakukan maping untuk menentukan sarpras yang bisa disentuh pembangunan. Jangan malah mendahulukan lingkungan yang tak perlu. Seperti persoalan banjir kan perlu dibangun saluran drainase yang bagus,” terangnya.

Menanggapi sorotan itu, Kepala Disnakertrans Kota Mojokerto, Hariyanto menuturkan, pembangunan infrastruktur dalam program bedah kampung telah berdasarkan usulan masyarakat. Ia mengakui setiap kelurahan kesulitan membuat perencanaan sasaran pembangunan dengan alokasi anggaran Rp 1 miliar. “ Anggaran Rp 7 miliar yang terserap Rp 6,4 miliar,” ungkapnya.

Program bedah kampung padat karya tahun ini menyentuh 7 kelurahan. Diantaranya Kelurahan Pulorejo, Balongsari, Blooto, Sentanan, Mentikan, Prajurit Kulon, dan Kranggan. Proses pembangunan infrastruktur di tiap kelurahan tanpa melalui pihak kontraktor, melainkan memberdayakan masyarakat setempat.

Di Kelurahan Pulorejo menyerap 115 tenaga kerja, Mentikan 99 orang, Kranggan 100 orang, Prajurit Kulon 85 orang, Blooto 103 orang, Balongsari 69 orang, dan Sentanan 89 orang. Tenaga kuli bangunan dibayar Rp 65 ribu per hari, sedangkan tukang bangunan Rp 80 ribu per hari. (bud/uyo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here