Wali Kota Mas’ud Yunus Raih Penghargaan PKH Apreciation Day 2017
IM.com – Di akhir tahun 2017 ini, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus kembali meraih penghargaan tingkat nasional.
Penghargaan nasional ke-13 di tahun 2017 yang diterimanya adalah keberhasilan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan Dana Sharing untuk Program Keluarga Harapan (PKH) APBD II Tertinggi di Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifiah Indar Parawansa pada acara Malam Penghargaan “PKH Apreciation Day 2017” di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (19/20-2017).
Sepuluh peraih penghargaan tersebut antara lain; Wali Kota Mojokerto, Bupati Halmahera Utara, Bupati Mahakam Ulu, Bupati Seruyan, Bupati Buton Tengah, Bupati Lamandau, Bupati Karimun, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Tanjung Pinang dan Bupati Luwu Utara.
Kiai Ud menjadi satu-satunya Wali Kota yang menerima penghargaan tertinggi dalam bidang pengentasan kemiskinan tersebut.
Kiai Ud juga diapresiasi karena Kota Mojokerto telah terlibat dalam pelaksanaan PKH selama 10 tahun ini pada konsistensinya melakukan upaya pengentasan kemiskinan.
Acara Malam Penghargaan “PKH Apreciation Day 2017” mengambil tema “Bergerak Maju dan Fokus menjadi Bagian dari Perubahan Besar Menuju Indonesia yang Lebih Baik”.
Menteri Sosial Khofifiah Indar Parawansa dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Daerah yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.
“Mereka adalah ujung tombak keberhasilan program PKH. Ini bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja dan dedikasi yang telah dilakukan,” tuturnya.
Sementara itu Kiai Ud menuturkan bahwa penghargaan ini merupakan keberhasilan banyak pihak utamanya masyarakat Kota Mojokerto. Penghargaan ini juga adalah bonus kerja keras tim.
Meski mendapat penghargaan bukan merupakan target utama,namun Walikota selalu mewanti-wanti agar data warga miskin selalu diverifikasi dan divalidasi dengan cepat.
“Sehingga percepatan integrasi data berbagai perlindungan sosial bisa akurat dan kesejahteraan di Kota Mojokerto dapat terus terwujud,” tuturnya.
Kiai Ud juga mengatakan terintegrasikannya data kemiskinan sangat penting agar program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat betul-betul komprehensif, menyeluruh dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah menurut data Kementerian Sosial, angka kemiskinan warga Kota Mojokerto menurun satu persen. Kota Mojokerto dengan peringkat kemiskinan ke-38 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur, artinya prosentase kemiskinan paling sedikit seluruh Jawa Timur,” sebutnya.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kota Mojokerto juga menjadi satu-satunya yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Sosial dan menjadi percontohan Kabupaten/Kota se-Indonesia. BPNT diselenggarakan dengan bekerja sama dengan bank dan menggunakan e-warung yang tersebar di Kota Mojokerto. (ika/uyo)
