IM.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjaga netralitasnya. Netralitas itu, menurut Presiden, demi menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Presiden menegaskan, stabilitas politik dan keamanan sangat diperlukan guna mendukung pembangunan saat ini, jangka menengah, dan jangka panjang. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat memberi pengarahan internal kepada peserta Apel Danrem – Dandim Terpusat Tahun 2018, di Pusat Persenjataan Infantri (Pussenif), Kodiklat TNI AD, Kota Bandung, Senin (26/11/2018).
“Ya tadi, artinya tadi, netralitas TNI harus terus dijaga,” kata Jokowi.
Jokowi juga menyinggung dinamika perubahan dunia yang berlangsung cepat. Karena itu, Jokowi menganggap penting untuk merespons perubahan itu dengan perencanaan dan strategi yang matang.
Ia menuturkan TNI bisa melakukan riset-riset mengenai strategi pertahanan keamanan ke depan. Jokowi mencontohkan dengan memindahkan markas-markas TNI ke daerah lain.
“Ini semuanya memerlukan kajian dan penelitian sehingga bisa segera diputuskan kemana kita harus melangkah,” ujarnya.
Hal lain, Jokowi juga menegaskan, perjanjian dirinya dengan para perwira TNI tak akan berubah dalam mencegah kebakaran lahan. Semua pimpinan TNI di daerah harus bertanggung jawab dengan kondisi lahan di wilayahnya masing-masing.
“Perjanjian saya tetap tidak berubah, di mana ada wilayah kebakaran, Pangdam-nya harus tanggung jawab, Danrem-nya harus tanggung jawab, Dandim-nya harus tanggung jawab,” tegas dia.
Dalam kunjungannya ke Apel Danrem-Dandim ini, Jokowi ditemani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
Pengarahan untuk Danrem dan Dandim ini ini diberikan kepada 510 peserta apel. Mereka terdiri dari 45 orang Komandan Korem, 15 orang Asisten Kotama, Asisten Kasdam, Asisten Teritorial Kaskostrad, Asisten Teritorial Danjen Kopassus, Aster Kepala Divisi Kostrad.
Kemudian, 11 Kasitel Korem tipe A, 314 orang komandan kodim dan 40 orang pejabat terkait fungsi pembinaan teritorial sebagai peninjau. (set/im)
