IM.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 33 Triliun. Dalam APBD 2019 ini, anggaran belanja menyusut dibanding tahun 2108.
APBD Jatim 2019 ini disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11/2018). Keputusan paripurna ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Gubernur Jatim Soekarwo.
Sebelum disetujui, Fraksi Golongan Karya memberikan tiga catatan penting dalam APBD 2019 ini. Pertama, Fraksi Golkar meminta Pemprov Jatim segera mempersiapkan lelang proyek agar realisasinya tidak terlambat.
“Karena tinggal satu bulan ke depan setelah penetapan APBD 2019 ini untuk mengawali tahun anggaran baru 2019,” ujar Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjutak dalam pidato tanggaapan fraksi di rapat paripurna.
Poin kedua, Fraksi Golkar DPRD Jatim mengajak jajaran eksekutif untuk bersama-sama melakukan tata kelola keuangan yang akuntabel. Sehingga tidak terjadi hal menyimpang di akhir periode tugas.
Ketiga, bahwa alokasi belanja langsung 2019 berkurang dibanding 2018. Pemprov Jatim dia harapkan tetap berkomitmen mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan prioritas.
”Sehingga tidak sampai mempengaruhi capaian target IKU pada RPJMD,” ujar Sahat. Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar pun mengapresiasi keberhasilan Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam menjalin pola hubungan-fungsional yang sinergis antara Pemprov dengan bersama DPRD selama dua periode kepemimpinan mereka.
“Semoga Jawa Timur ke depan akan lebih baik, masyarakatnya semakin sejahtera dalam situasi dan wilayah yang kondusif,” jelasnya.
Gubernur Soekarwo dalam sambutannya, menyampaikan terimakasih kepada DPRD Jatim. Menurut Soekarwo, selama 10 tahun menjabat sebagai gubernur, tidak pernah ada voting dalam setiap pengambilan keputusan strategis di paripurna DPRD.
“Ternyata baik tidak harus dengan suara terbanyak, tapi itikad dan suara hati melalui musyawarah mufakat. Seperti kata Pak Sahat (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim-red), pemenang tidak harus mengambil semua, pemenang itu menyampaikan suara yang tidak terdengar,” urainya.
Gubernur menceritakan, pada 2009 lalu saat melakukan pembahasan dengan DPRD terkait RPJMD Provinsi Jatim. Pada saat itu, ada perdebatan serius yang memutuskan agro industri dan agro bisnis menjadi fokus pembangunan Jatim.
Menurut Soekarwo, hal itu sangat penting untuk segera diputuskan Sebab, rupiah sedang bergejolak. Tapi proses produksi agro di Jatim justru aman dan tidak terganggu karena bahan bakunya sudah ada.
“Akhirnya tetap RPJMD ini disetujui bersama dan prosesnya dibicarakan dengan baik melalui musyawarah mufakat,” ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini. (sun/im)
