IM.com – Gubernur Jawa Timur Soekarwo sempat menyelipkan pesan kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan wakilnya, Achmad Rizal Zakaria saat pelantikan mereka di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (10/12/2018). Dalam pesannya ,gubernur mewanti agar walikota dan wakil walikota Mojokerto itu selalu menjaga integritas dan tidak tergoda melakukan perbuatan korupsi.
Pernyataan dan imbauan gubernur kepada walikota yang akrabdisapa Ning Ita itu tak lepas dari nasib pendahulunya, Mas’ud Yunus yang berakhir di bilik penjara. Alhasil, Mas’ud Yunus tidak bisa landing mulus di akhir masa jabatannya. Ia terpaksa diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Wali Kota Mojokerto karena tersandung kasus suap pembahasan anggaran Dinas PUPR di APBD 2017.
“Ini masalah integritas yang pokok. Yang menjadi permasalahan kasus di Jatim itu pemerasan dan suap. Itu tidak bisa dimasukkan ke sistem administrasi. Pertanggungjawaban sistem administrasi ke masyarakat ini kan sudah bener,” katanya di Gedung Grahadi Surabaya, Senin(10/12/2018).
Menurut Soekarwo, masalah kasus korupsi terjadi karena integritas pemimpin yang melakukan suap dan pemerasan. Gubernur yang akrab disapa Pakde ini menegaskan, Pemprov Jatim akan melakukan pengawasan ke pemerintahan daerah yang pimpinannya terlibat korupsi.
”Seperti di Mojokerto dan Malang,” ujar Pakde Karwo.
Seperti diketahui, seluruh pucuk pimpinan di daerah-daerahtersebut (Mojokerto dan Malang Raya) kini berperkara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus telah divonis 4,5tahun penjara, sedangkan Bupati Mojokerto nonaktif, Mustafa Kamal Pasa yang yang notabene kakak kandung Ika Puspitasari kini masih menjalani proses sidang diPengadiloan Tipikor Surabaya.
Sementara Ika Puspitasari menanggapi positif warning dariGubernur Soekarwo tadi. Ning Ita menegaskan, dirinya bersama Wakil Walikota Achmad Rizal Zakaria berkomitmen menjaga integritas agar tidak ikut terseret kepusaran korupsi. Ia mengaku sudah merancang kerjasama dengan kejaksaan dan KPK untuk melakukan pengawasan terhadap setiap program kebijakan di pemerintahannya.
“Ke depan (menggandeng) KPK juga, kita ajak kerjasama dalam setiap kebijakan yang dilakukan di (kota) Mojokerto,” tuturnya.
Dalam rangka pencegahan korupsi dan maladiministrasi yang bisa berakibat pada tindak pidana korupsi, Pemkot Mojokerto juga akan lebihaktif berkoordinasi dengan DPRD, forum komunikasi pimpinan daerah dan tokohmasyarakat.
“Karena mereka adalah partnerkami. Saya juga akan melakukan pekerjaan di Pemkot dengan istighosah mengundang OPD, seluruh agama, dan masyarakat,” jelas Ning Ita.
Ia bahkan sebisa mungkin menghindari terlibat politik praktis selama menduduki kursi kepala daerah. Ia berusaha untuk tetap netral dalam Pemilu dan Pilpres 2019.
“Sebagai warga negara tentu punya pilihan politik, tapi saya tetap netral sebagai kepala daerah,” ujarnya.
Bagi Ning Ita, bersikap netral dantidak terlibat tarnsaksi politik bukan hal yang sulit. Mengingat, perempuan kelahiran 1979 ini juga berangkat maju di Pilkada Kota Mojokerto 2018 hingga terpilih sebagai walikota secaraindependen. Meskipun di tengah jalan dua partai, Gerindra dan Golkar ikut mengiringi keberangkatan Ning Ita dan Wakilnya, Achmad Rizal Zakaria.
“Saya non partai, saya bukan kader apapun. Kalau saya diusung Partai Golkar dan Gerindra benar,” ucapnya.
Ita meyakinkan bahwa dirinya akan profesional memimpin Kota Mojokerto. Ke depan, ia hanya akan fokus mensukseskan program Pemkot Mojokerto demi kesejahteraan masyarakat. (Baca: Ning ItaPrioritaskan Infrastruktur Penanggulangan Banjir dan UKM).
“Saya menjaga profesionalisme sebagai kepala daerah untuk tidak terganggu terhadap pilihan politik,”katanya. (im)
