Gubernur Jatim : Anggota DPRD Kota Mojokerto tidak Tertib
Anggota DPRD Kota Mojokerto yang hadir di acara Serah Terima Jabatan Walikota dan Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto di GOR Mojopahit,

IM.com – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyebut anggota DPRD Kota Mojokerto tidak Tertib. Ini diungkapkan sebagai wujud kekesalan orang nomer satu di Jawa Timur saat melihat sikap tidak disiplin sejumlah wakil rakyat yang tidak hadir di rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto dalam rangka mendengarkan pidato penyampaian visi dan misi Walikota Mojokerto periode 2018 – 2023

“Hari ini kita dipertontonkan sesuatu yang tidak baik. Bagaimana mungkin agenda sebesar ini yang hanya terjadi lima tahun sekali hanya dihadiri sedikit saja wakil rakyat,” ujar Gubernur saat memberi sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan Walikota dan Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto di GOR Majopahit, Jalan Gajah Mada Kota Mojokerto, Jumat (21/12/2018) siang.

Sebagai wakil rakyat, kata Soekarwo tak seharusnya anggota DPRD Kota Mojokerto malas-malasan dalam menjalankan kinerjanya. Karenanya ia mendesak pimpinan DPRD Kota Mojokerto untuk bersikap tegas memberikan teguran kepada anggotanya yang mangkir hadir t.

“Mohon Ketua DPRD memberi sangsi tegas kepada mereka yang tak hadir. Karena acara ini sudah menjadi perhatian bagi banyak orang,” tegasnya.


Sementara anggota DPRD Kota Mojokerto yang nampak hadir dalam acara tersebut 16 orang dari 25 anggota DPRD Kota Mojokerto. Dari 16 orang, 3 dari unsur ketua sedangkan sisanya dari unsur anggota.

Tak hanya itu, Soekarwo juga meminta Assisten I dan Biro Pemerintahan Pemprov Jatim turun aktif mengecek kinerja wakil rakyat di seluruh Jawa Timur. Ini agar, anggota DPRD bisa disiplin dalam menjalankan kinerjanya. “Fungsi kontrol harus tetap kita jalankan ini agar jangan sampai wakil rakyat memakan gaji buta,” pungkasnya.

Soekarwo juga menegaskan DPRD harus bisa bekerjasama dengan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Kalau ada anggota DPRD yang menyoal program pemerintah yang dianggap gagal maka anggota tersebut jarang masuk kerja.

Sebab program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah juga merupakan hasil persetujuan DPRD. (uyo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here