Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (dua dari kanan) dan pimpinan DPRD beserta jajaran anggota dewan menggelar rapat pembahasan Raperda RPJMD 2018-2023.

IM.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto menginginkan adanya peningkatan mutu, fasilitas, SDM dan pelayanan pada sejumlah bidang yang menjadi prioritas sesuai visi dan misi Walikota Ika Puspitasari. Hal ini menjadi perhatian khusus dewan dalam pembahasan draf akhir Rancangan Peraturangan Daerah (Raperda) Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Pembahasan RPJMD 2018-2023, Senin (27/5/2019), berlangsung cukup alot. Pasalnya, DPRD mengupas dan menyampaikan sejumlah kritikan pada materi pokok dalam RPJMD, terutama saat pembahasan bab 5, 6 dan 7.

“Kita mengupas secara dalam dan memberi banyak masukan pada beberapa isu strategis dari visi dan 7 misi walikota dengan program prioritas masing-masing bidang yang dituangkan dalam RPJMD,” kata Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik, Senin (27/5/2019).

Junaedi memaparkan, beberapa isu strategis yang disorot dewan dalam pembahasan RPJMD menyangkut persoalan layanan dasar dan wajib. Dewan menganggap, pemkot harus meningkatkan mutu, fasilitas dan layanan pada sejumlah bidang yang menjadi prioritas pembangunan.


“Kita berharap ada ide gagasan besar serta rencana program ke depan dengan terobosan yang jelas untuk membawa Kota Mojokerto lebih baik, maju dan sejahtera,” ujar Junaedi.

Bidang pertama yang disoroti adalah Pendidikan. Juanedi menyatakan, Pemkot harus membuat terobosan program untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.

“Selain itu, peningkatan sarana prasarana sekolah secara merata untuk kemajuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta juga harus diperhatikan,” tegasnya.  

Kedua, sektor kesehatan. Dewan meminta Pemkot membenahi prosedur layanan dan memberikan kemudahan kepada pasien untuk mendapatkan fasilitas melalui program kesehatan gratis, baik dari layanan BPJS maupun program PBI daerah.

Pun demikian dengan kualitas dan ketersedian tenaga medis serta, perbaikan sarana prasarana penunjang juga harus ditingkatkan. Menurut Junaedi, minimya fasilitas kesehatan di puskesmas dan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan dengan membludakna kunjungan pasien masih menjadi persoalan yang cukup serius.

“Pemkot harus segera mencari solusinya,” tandas Koordinator Badan Musyawarah DPRD Kota Mojokerto ini.

Sektor ekonomi menjadi isu strategis berikutnya yang mendapat perhatian khusus dari DPRD. Dewan cukup mengapresiasi kebijakan pemerintah menyangkut program ekonomi berbasis kerakyatan.

Pemot memberikan dukungan dan fasilitas bagi pelaku ekonomi di sektor UMKM hingga pedagang kaki lima (PKL). Tersedianya kawasan sentra ekonomi rakyat baru selaian benpas, pembinaan wirausaha dan penguatan modal lunak merupakan beberapa bukti dukungan pemkot kepada pelaku ekonomi kerakyatan.

“Selanjutnya, perlu program dan dukungan yang serius untuk pembinaan industri kecil kerajinan dan produk lokal warga kota seperti sepatu kulit dan batik dan sektor kuliner. Pemerintah juga harus memberikan pendampingan serta kemudahan perijinan dan modal bagi mereka,” tutur Junaedi.

Berikutnya yang tak kalah penting dalam pengembangan ekonom kerakyatan yang menjadi misi prioritas Walikota adalah menggeliatkan ekonomi pasar tradisional. Untuk itu, revitalisasi pasar tradisional dari pasar induk (Pasar Tanjung Anyar) hingga tingkat kecamatan maupun kelurahan perlu segera direalisasikan.

“Ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus mengontrol dominasi pasar modern atau minimarket yang kian menjamur. Ekspansi toko modern hingga ke kelurahan berpotensi melanggar perda, karena menggerus geliat ekonomi di pasar tradisional. Makanya harus segera ada tindakan tegas untuk membatasinya,” cetus senator yang akrab disapa Juned.

Bidang keempat yang menjadi fokus dewan dalam pembahasn RPJMD kali ini adalah terkait sosial budaya dan agama. Junaedi mengataka, perlu adanya terobosan untuk membangun mental dan karakter generasi muda di Kota Mojokerto.

Hal ini mengingat derasnya arus informasi dan teknologi yang begitu mudah mempengaruhi pola pikir bahkan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut Juned, pemkot bisa menyediakan wadah beserta sarana-prasarananya sebagai tempat dan ajang para pemuda menggali potensi diri serta menyalurkan energi besar mereka agar tidak disalurkan ke hal-hal yang negatif.

“Di situ pemuda bisa menggali dan menyalurkan bakat serta potensi besar mereka dalam seni, budaya, olahraga, aktifitas keagamaan maupun bidang-bidang lain yang positif. Ini bagian dari upaya membangun karakter dan melindungi generasi muda dari terpaan efek negatif dari arus globalisasi,”

Seperti diketahui, Pemkot telah menyusun RPJMD sesuai tujuh misi pembangunan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. RPJMD ini sebagai indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan walikota dalam pencapaian visi dan misinya lima tahun ke depan.

Ning Ita, sapaan Wali Kota Mojokerto saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD tahun 2019-bersama Pemprov Provinsi Jatim beberapa waktu lalu mengatakan penyusunan RPJMD di wilayahnya untuk mewujudkan misi Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

“Pembangunan di Kota Mojokerto diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran, melalui pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Kita harus melakukan inovasi, kreasi dan lompatan-lompatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Menurutnya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran, tetap menjadi fokus utama pembangunan. “Untuk saya selalu berpesan dan berharap kepada seluruh OPD agar dapat berpikir inovatif dan kreatif serta ‘think out of the box’,” ucap Ning Ita. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here