IM.com – Penanganan virus corona (Covid-19) oleh Gugus Tugas Pemerintah Kota Mojokerto sampai 29 Juni 2020 telah menelan anggaran Rp 11,7 miliar. Jumlah itu setara 16,76 persen dari total anggaran penanganan Covid-19 sesuai rencana kerja belanja (RKB) sebesar Rp 70,2 miliar.
Total anggaran Rp 70.275.495.492,00 hasil refocussing dan relaokasi APBD Kota Mojokerto dialokasikan untuk penanganan Covid-19 mulai April sampai Oktober 2020. Rinciannya, untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 54.429.920.966.
Kemudian untuk penanganan dampak ekonomi Rp 2.980.654.525,00. Serta penyediaan jaring pengaman sosial senilai Rp 12.864.920.000,00.
Hingga 29 Juni 2020, anggaran tersebut paling banyak tersedot untuk penanganan kesehatan yakni Rp 8.495.392.933,00 atau 15,61 persen. Namun dari segi prosentase anggaran yang sudah realisasi ada pada penanganan dampak ekonomi yakni 36,39 persen setara Rp 1.084.779.525,00 dari total alokasi di sektor ini.
Adapun untuk penyediaan jaring pengaman yang sudah terealisasi sebesar Rp 2.201.391.389,00 atau 17,11 persen dari nilai anggaran sektor ini.
Anggaran dan realisasi rencana kerja belanja tersebut disampaikan dalam rapat kerja DPRD Kota Mojokerto dengan Gugus Tugas Percepatan Covid-19, Senin (6/7/2020). Rapat kerja dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait.
“Seluruh anggaran yang terealisasi sudah ada SPJ (laporan pertanggungjawaban),” kata Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sony Basuki Raharjo usai rapat kerja di gedung dewan, Senin (6/7/2020).
Sony menjelaskan, APBD Kota Mojokerto yang direfokus dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19 sejatinya dua kali lebih besar dari yang disebutkan di atas. Yakni mencapai Rp 149 miliar lebih.
“Ini (besaran anggaran dan penggunaannya) akan kita bahas lebih lanjut di P-APBD,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Dalam rapat tersebut, dewan secara khusus menekankan agar Pemkot juga memberi prioritas belanja anggaran untuk penguatan ekonomi masyarakat di tengah pandemik Covid-19. Meskipun, alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi paling kecil dengan prosentase realisasinya sejauh ini terbesar dibanding sektor lain.
“Penguatan ekonomi perlu menjadi prioritas. Misalnya pemberian relaksasi. Karena dampak ekonomi memang sangat dirasakan para pelaku ekonomi menengah ke bawah, seperti UKM,” tandasnya.
Namun demikian, menurut Sony, anggaran untuk penanganan kesehatan dialokasikan paling besar karena kebutuhannya memang tinggi. Mengingat penyebaran virus corona terus berlangsung dan risiko bertambahnya pasien terkonfirmasi positif juga masih tinggi.
“Belanja anggaran untuk penanganan kesehatan ini setiap bulan bisa mencapai Rp 200 juta. Kebutuhannya terkait dengan jumlah orang (pasien positif atau dalam pengawasan) yang harus ditangani,” jelas Sony. (im)
