Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyapa anak-anak difabel dan berkebutuhan khusus di sela agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Disabilitas 2021 di Pendapa Graha Majatama, Selasa (16/3/2021) pagi.

IM.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memanfaatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Disabilitas 2021 di Pendapa Graha Majatama, Selasa (16/3/2021) pagi.Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bupati untuk menampung aspirasi kaum difabel. Kegiatan ini untuk

Dalam Musrenbang Disabilitas 2021 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto ini, Bupati Ikfina didampingi Wakil Bupati Muhammad Albarraa dan Ketua TP PKK Shofiya Hanak Albarraa. Sejumlah komunitas difabel yang hadir antara lain Disable Motorcycle Indonesia, Sugeng, wirausahawan pembuat kaki palsu sekaligus motivator penyandang disabilitas.

Ada pula anak-anak berkebutuhan khusus, Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI, serta Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kabupaten Mojokerto.

“Kami ingin mendengarkan saran, usulan dan kebutuhan panjenengan. Kami akan berusaha melayani. Kenapa berusaha? Karena saat ini situasi kita masih serba terbatas,” kata bupati.

Menurut Bupati, kalangan difabel merupakan salah satu pihak yang harus mendapat perhatian. Hal ini dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur sebagaimana visi-misi duet Ikfina-Barra.

“Kita ingin semua bagian masyarakat di Kabupaten Mojokerto mendapatkan haknya, tidak terkecuali panjenengan semua,” tutur Ikfina.

Kepala Bappeda Hariyono dalam sambutannya mengatakan bahwa puncak acara musrenbang akan berlangsung pada tanggal 30 Maret nanti, dan musrenbang disabilitas merupakan salah satu rangkaiannya.

“Puncaknya nanti 30 Maret, pagi ini merupakan bagiannya. Satu minggu lagi kita merencanakan penyusunan RPJMD. Jadi pagi ini kita sekalian berdiskusi rencana tahunan dan lima tahunan,” terang Hariyono.

Beberapa usulan para peserta musrenbang kali ini diantaranya pemerataan bansos dan PKH,  difabel belum ber-KTP, permintaan bantuan usaha dan izin berkarya seni dalam pandemi Covid sesuai peraturan, pendirian sekolah inklusi lengkap, membuat asrama difabel dan kampung difabel, pesantren difabel serta pusat layanan autis (PLA). (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here