IM.com – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto akan mengklasifikasi usia pasangan suami istri yang paling banyak menyumbang angka kelahiran. Hal ini untuk mengetahui munculnya angka pertambahan kelahiran mencapai 0,2 persen berdasar kategori usia pasutri.
Hal ini menjadi arahan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam kegiatan Advokasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel Vanda Gardenia Trawas, Senin (12/4/2021) pagi. Bupati mengatakan, perincian usia pasutri dihubungkan dengan angka pertambahan kelahiran ini bagian dari upaya mendorong pelaksanaan program kerja terkait kependudukan yang lebih detail dan spesifik.
Bupati pada sambutan arahan menginstruksikan agar kegiatan ini bisa mengerucut hingga mencapai kesepakatan untuk ditindaklanjuti secara teknis dengan output dan outcome yang terukur jelas. Orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto tersebut,
“Gubernur minta hasil kinerja kita lebih spesifik dan di-breakdown, bukan globalnya saja. Misalnya angka pertambahan kelahiran kita yakni 0,2 persen,” kata Bupati Ikfina dalam kegiatan advokasi. Turut hadir Ketua TP PKK Shofiya Hanak Albarraa, Kepala Puskesmas, Direktur RS dan OPD.
Ikfina menjelaskan, angka pertambahan kelahiran 0,2 persen barangkali terlihat normal saja. Namun jika tidak dijelaskan secara rinci faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, maka akan menimbulkan pertanyaan.
“Kita harus tahu secara detail angka itu ada di pasangan mana. Apakah pasangan umur di atas 35 atau 40 tahun (tidak perlu punya anak lagi) atau di bawah 18 tahun (belum waktunya punya anak),” tandasnya.
Bupati Ikfina menambahkan, saat ini kinerja ASN dinilai menggunakan Sistem Merit, dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terukur dengan data digital. Semua tatanan sistem ini, harus diterapkan termasuk dalam program-program kependudukan.
“Saat ini Kabupaten Mojokerto fokus untuk meningkatkan IPM, kinerja ASN juga menggunakan Sistem Merit. Kita ingin prinsip right man on the right place bisa dijalankan, artinya SDM harus sesuai kompetensi. Apalagi sekarang serba digital,” paparnya.
Pihaknya juga menyampaikan program untuk menciptakan Ketahanan Keluarga harus bisa dinilai dalam angka, baik secara kualitas dan kuantitas. “Urusan ketahanan keluarga memang rumit dan banyak faktor, tapi saya percaya bisa kita laksanakan sama-sama,” tambah bupati.
Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Joedha Hadi, pada laporan sambutan menginformasikan beberapa prestasi yang dikantongi DP2KBP2. Joedha tak lupa mengucapkan terima kasih pada seluruh stakeholders yang telah mendukung suksesnya program KKBPK Kabupaten Mojokerto.
“Kami meraih juara II Nasional untuk capaian Akseptor KB Terbanyak pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2020, serta juara harapan I kategori Pelayanan KB Sesuai Prokes dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia 2020. Terima kasih kepada mitra kerja antara lain dirut RS, puskesmas, BPS, Kementerian Agama, LPPA Bina Annisa, OPD terkait dan lintas sektor lainnya sehingga program KKBPK dapat terlaksana dengan baik,” tutur Joedha Hadi. (im)
