Bupati Mojokerto Ikifna Fahmawati bersama warga asal daerahnya yang menerima SK Htan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Presiden Joko Widodo secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (3/2/2022).

IM.com – Sejumlah warga Kabupaten Mojokerto menerima Surat Keputusan (SK) pemanfaatan Hutan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Presiden Joko Widodo. Masyarakat penerima dapat secepatnya mengelola lahan-lahan tersebut.

Penyerahan SK Hutan Sosial dan TORA oleh Presiden Jokowi digelar virtual dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (3/2/2022) siang. Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah Bupati/Wali Kota ikut mendampingi warganya yang menerima SK tersebut bdi Gedung Negara Grahadi.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan, usai SK tersebut diserahkan, masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang telah diberikan pemerintah sesegera mungkin.

“Setelah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menerima SK ini, baik hutan sosial maupun TORA ataupun hutan adat, segera manfaatkan lahan yang ada, sesegera mungkin. Jangan sudah diberikan kemudian tidak diapa-apakan,” tegasnya.


Presiden Jokowi menyebut, lahan yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Pihaknya juga mengingatkan agar lahan tersebut tidak ditelantarkan apalagi dipindahtangankan.

“Ini saya titip betul agar lahan yang sudah kita berikan SK-nya, baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, jangan dipindah tangankan ke orang lain, karena ini laku. Hati-hati,” ucapnya.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah tidak segan untuk mencabut kembali SK yang telah diberikan, jika lahan tersebut tidak digunakan secara produktif. Menurut Presiden, sudah ada tiga juta hektare lahan yang SK-nya dicabut kembali oleh pemerintah karena ditelantarkan.

“Tiga juta hektare kita cabut, cabut, cabut, cabut, karena enggak diapa-apakan, sudah lebih dari 10 tahun enggak diapa-apakan, ya sudah ambil lagi,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga meminta masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan yang ada. Selain itu, jika dalam pengelolaannya ingin bekerja sama dengan pihak swasta atau bank, Presiden berpesan untuk berhati-hati dan melakukannya secara cermat.

“Tapi hati-hati mesti dihitung, mesti dikalkulasi semuanya, saya kembali ke anda kalau mengambil bank hati-hati, pas ngambilnya enak nanti pas ngembalikannya baru pusing tujuh keliling,” tuturnya.

Presiden Jokowi pun menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait tata kelola perhutanan sosial. Presiden berharap masyarakat dapat mengelola secara baik sehingga lahan yang diberikan menjadi produktif dan dapat ditindaklanjuti menjadi hak milik.

“Setelah ini diberikan hak milik, hak milik, kalau memang benar produktif tindaklanjuti ke Kementerian (ATR) BPN, kantor BPN untuk mendapatkan hak milik,” katanya.

Untuk diketahui, selain diserahkan secara langsung oleh Presiden Jokowi di Provinsi Sumatera Utara, kegiatan penyerahan SK juga dilakukan secara serentak di 19 provinsi lainnya di Tanah Air. Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut SK Hutan Sosial (Hutsos) diserahkan kepada 20 provinsi dan SK TORA diserahkan kepada lima provinsi.

“SK Hutsos diserahkan sebanyak 722 SK seluas 469.670 hektare bagi 118 ribu KK lebih, hutan adat yang diserahkan 12 SK, dan dua SK indikatif hutan adat dengan total luas 21.288 hektare bagi 6.170 KK,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam laporannya. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here