Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menunjukkan benda-benda bersejarah kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bakoorwil Bojonegoro pada Musrenbang RKPD 2023.

IM.com – Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Walikota Forum ini merumuskan strategi pembangunan yang efektif, efisien dan berdaya saing di tengah terbatasnya sumber daya pembangunan khususnya anggaran.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam arahannya pada pembukaan Musrenbang menyampaikan, proses perencanaan pembangunan adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penganggaran. Ia berharap forum ini mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya dengan sumber daya yang terbatas.

“Disinilah diperlukan penajaman program pembangunan sekaligus memilih mana yang paling prioritas diantara seluruh prioritas, kemudian dirumuskan menjadi program kegiatan yang efektif dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh daerah kita Kota Mojokerto,” kata Ika Puspitasari di Sabha Mandala Madya, Kantor Pemkot Mojokerto.

Ning Ita, sapaan karib Walikota Mojokerto menyatakan, pembahasan RKPD tahun 2023 akan fokus pemantapan program yang berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan partisipatoris dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk ketahanan sosial yang tangguh. Ia menyebutkan, ada tujuh prioritas pembangunan yang ditekankan.


Pertama pembangunan infrastruktur untuk pemulihan dan daya saing ekonomi dan layanan dasar. Kedua, pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan stimulasi kesempatan kerja baru.

Ketiga, penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa, industri kreatif dan pariwisata. Keempat, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan produktif melalui optimalisasi pendidikan vokasi dan ketahanan sistem kesehatan primer.

Kelima, penguatan stabilitas sosial dan politik melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan budaya gotong royong. Keenam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang partisipatoris.

“Dann yang ketujuh adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana,” tandasnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Mojokerto Agung Moeljono bahwa sebelum Musrenbang RKPD Kota Mojokerto, telah didahului dengan pra Musrenbang dan Musrenbang pada masing-masing tingkatan. Baik di kelurahan maupun kecamatan serta Musrenbang lintas OPD.

Musrenbang disamping diikuti oleh Forkopimda Kota Mojokerto juga dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Anom Surahno, perwakilan Bakorwil Bojonegoro serta beberapa Kepala Bappeda dari Kabupaten Mojokerto, Jombang dan Sidoarjo. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here