Walikota Ika Puspitasari menyampaikan skala prioritas program bantuan rumah swadaya dalam rapat koordinasi dengan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kota Mojokerto di ruang rapat DPUPRPRKP, Senin (9/5/2022).

IM.com – Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari menetapkan program bantuan rumah swadaya tahun 2022 dalam skala prioritas. Kebijakan ini mengingat terbatasnya kuota bantuan di tahun 2022 yakni hanya 100 unit (reguler).

Penetapan skala prioritas tersebut disampaikan Walikota saat melakukan rapat koordinasi dengan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kota Mojokerto di ruang rapat DPUPRPRKP, Senin (9/5/2022). Tim ini bertugas sebagai pendamping untuk program sanitasi dan bantuan rumah swadaya

“Terkait bedah rumah, saya menemui beberapa kondisi ketika saya turun langsung ke masyarakat dan banyak sekali yang membutuhkan program ini, maka saya minta tolong teman- teman TFL ini bisa melakukan pendataan sehingga mana yang dirasa itu kondisinya lebih membutuhkan karena kuota kita terbatas, tahun ini yang reguler hanya 100, dan itu murni dari APBD, tidak seperti tahun lalu yang masih di support APBN sehingga kuota nya bisa lebih banyak,” jelas Ika Puspitasari.

Ning Ita, sapaan karib Walikota Mojokerto, menegaskan, jika ditemukan kondisi yang lebih prioritas, maka bantuan rumah swadaya akan menggeser kondisi yang kurang prioritas. Kendati, datanya sudah masuk terlebih dahulu.


“Jadi harus ada skala prioritas, yang benar- benar membutuhkan, tolong ini dibantu disinergikan dengan data yang ada di kelurahan, nanti untuk yang kondisinya belum urgen, yang masih bisa ditunda, bisa diikutkan tahun berikutnya,” tandasnya.

Ning Ita juga meminta DPUPRPRKP Kota Mojokerto juga menyiapkan kuota bantuan rumah swadaya bagi korban bencana, seperti korban rumah kebakaran.
Menurutnya, program bantuan bedah rumah atau rumah swadaya ini sesungguhnya tidak hanya untuk rumah tidak layak huni, tetapi juga menyasar korban kebakaran.

“Ini saya minta juga disiapkan, meski selama ini sudah dicover oleh Baznas, namun jika anggaran bedah rumah dicover oleh PU kan anggaran dari Baznas bisa untuk membeli perabotannya,” tegas Ning Ita.

Sementara Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DPUPRPRKP Kota Mojokerto Evi Anggraeni menjelaskan, pada tahun 2022 ada 100 bantuan rumah swadaya secara reguler. Kemudian, masing-masing 10 rumah untuk korban bencana dan relokasi program pemerintah yang telah disiapkan.

“Jadi total ada 120, sekarang masih dalam tahap verifikasi secara fisik dan administrasi,” jelasnya. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here