Bupati Ikfina Fahmawati memberikan arahan kepada jajaran intansi terkait agar memberikan pemahaman dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam mengelola anggaran.

IM.com – Inspektorat Kabupaten Mojokerto melaksanakan rapat koordinasi hasil evaluasi dana desa 2021 dan monitoring tahun 2022. Rakor dihadiri Bupati Ikfina Fahmawati didampingi Sekretaris Pemerintah Daerah Teguh Gunarko.

Dalam arahannya, Bupati Ikfina meminta instansi terkait memberikan pemahaman dan pendampingan kepada pemerintah desa terkait proses perencanaan, penganggaran dan dan pertanggungjawaban anggaran desa sesuai ketentuan. Ia juga menilai, proses tersebut harus dilakukan pembinaan dan monitoring secara berkala.

“Saya minta tolong pak sekda, bisa menjadi perhatian sehingga nanti monitoringnya dilakukan 3 bulan sekali,” kata Ikfina dalam rakor di Ruang Rapat Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto, Rabu (7/9/2022).

Rakor dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto Yudiansyah, dan Camat se-Kabupaten Mojokerto.


Ikfina menjelaskan, pemda harus memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam mengelola anggaran dan menjalankan proses administrasi, kebirokrasian, pelayanan, perencanaan, pelaksanaan, serta laporan pertanggungjawaban. Hal ini agar roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

“Bahwa saya benar-benar berharap semua yang ada disini berfungsi dalam hal pendampingan, pembinaan, dan harus sesuai dengan fungsinya masing- masing,” ujar Ikfina.

Ikfina juga mengimbau, dalam membangun suatu desa, pemerintah daerah harus memantau seluruh anggaran yang masuk ke pemerintah desa agar sesuai dengan keperuntukannya dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendapingi pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa bisa berjalan dengan baik tanpa adanya suatu permasalahan.

“Jadi dua hal ini harus jalan bersama,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan anggaran desa agar bisa berjalan dengan baik, Ikfina juga menilai, perlu adanya suatu mekanisme Standard Operating Procedure (SOP) yang bisa dijadikan acuan Pemerintah daerah dalam mendampingi pemerintah desa terhadap proses pengelolaan anggaran desa.

“Kemudian teman-teman ini akan melaporkan secara rutin bagaimana proses pelaksanaan, pembinaan, pendampingan terhadap pelaksanaan anggaran atau SPJnya,” bebernya.

Terpisah, Teguh Gunarko juga mengatakan, dalam mewujudkan program Bupati Mojokerto yakni membangun Indonesia dari desa bisa berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu komitmen bersama dalam membina pengelolaan keuangan desa yang baik.

“Saya ingin mengajak semua dalam posisinya masing-masing, apa yang ibu bupati inginkan untuk membentuk pemerintah yang bersih, baik ditingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa ini bisa kita bantu untuk wujudkan,” pungkasnya. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here