IM.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto tengah serius menjalankan program percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa. Bahkan, Bupati Ikfina Fahmawati menyiapkan anggaran khusus untuk monitoring dan penanganannya di posyandu serta puskesmas.
Bupati Ikfina menjelaskan, Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam hal upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Mojokerto. Pihaknya menegaskan, TP PKK Desa masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“Pemerintah daerah diminta untuk membentuk TPPS hingga tingkat desa. Panjenengan semua adalah ketua TPPS Desa yang nantinya langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam hal percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mojokerto,” tandasnya.
Baca: Bupati Ikfina Minta TP PKK Desa Fokus Penurunan Stunting
Upaya ini sebagai perwujudan komitmen Pemkab Mojokerto untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ikfina menyebutkan, hasil survei dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukan angka stunting di wilayahnya menyentuh 27,4 persen, kendati jumlah pastinya masih perlu dirinci ulang.
Caranya, lanjut Ikfina, dengan melakukan monitoring secara langsung baik melalui Puskesmas atau Posyandu. Ikfina menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan anggaran dari dana alokasi khususus (DAK) untuk penyediaan alat pengukur panjang badan.
“Diharapkan dengan alat ini nanti, petugas Posyandu bisa melakukan pengukuran panjang badan balita secara menyeluruh. Agar data awal untuk bekal penanganan stunting ini real,” tuturnya.
Paparan tersebut disampaikan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat menjadi pembicara dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa se-Kecamatan Pacet, Selasa (21/6/2022). Ia menekankan peran TP PKK tingkat desa dalam upaya penurunan stunting.
“Program penurunan stunting ini bukan hanya program Pemkab Mojokerto, tetapi ini adalah prognas (program nasional), jadi ini dari pemerintah pusat, turun ke daerah-daerah,” ungkapnya.
Tak hanya itu, TPPS tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan diharapkan mampu bersinergi. Sehingga pendataan angka stunting bisa lebih fokus dan penanganan stunting bisa tepat sasaran.
“Tahun 2022 sudah ada Lokus (lokasi fokus) yang telah ditetapkan, desa-desa yang masuk pada Lokus ini yang menjadi prioritas TPPS. Targetnya, tahun selanjutnya desa-desa yang tercatat pada Lokus harus sudah keluar dari Lokus,” katanya.
Bupati Ikfina menjelaskan, stunting sendiri merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
“Stunting ini memang karena panjang badannya itu di bawah kriteria. Ini karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Di luar dua hal tersebut, tidak bisa dikategorikan stunting. Misal ada gangguan turun-temurun, itu tidak masuk kategori stunting. Jadi balita yang panjang badannya kurang, belum tentu stunting, karena stunting ini juga pengecekkannya melalui tingkat kecerdasan balita,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Pacet Agus Subyakto mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas TP PKK Desa Se-Kecamatan Pacet kali ini diikuti sedikitnya 40 peserta dari desa yang ada di Kecamatan Pacet. (im)
