Wali Kota Mojokerto Ning Ita meminta seluruh OPD memperkuat pengawasan dan pengelolaan anggaran.

inilahmojokerto.com – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan anggaran. Ia meminta setiap perangkat daerah menjadikan evaluasi sebagai pijakan perbaikan serta mengutamakan pencegahan potensi penyimpangan.

Penegasan tersebut disampaikan Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan di Lynn Hotel, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan Kota Mojokerto.

Ning Ita mengatakan, peningkatan tata kelola harus mengacu pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi, maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemkot Mojokerto juga terus meminta pendampingan dan pemantauan dari Kementerian PAN-RB serta KPK untuk memastikan rekomendasi dan rencana aksi ditindaklanjuti.

“Kita ingin tata kelola pemerintahan ini lebih baik dan terus mengalami perbaikan secara bertahap. Berawal dari komitmen, kemudian upayanya kita ikhtiarkan bersama-sama,” tutur Ning Ita.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah mengawal langsung proses perencanaan dan penganggaran, bukan sekadar menyerahkan tanggung jawab kepada bagian atau seksi tertentu. Menurutnya, integritas harus berjalan seiring pemahaman terhadap regulasi agar pelaksanaan program sesuai ketentuan.

Selain itu, pengawasan internal diminta diterapkan secara nyata dalam pekerjaan sehari-hari. Setiap OPD harus mampu mengidentifikasi risiko, menyiapkan langkah pengendalian, serta segera mengantisipasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi persoalan lebih besar.

“Lebih baik dicegah. Jangan menunggu terjadi dulu baru dilakukan upaya penyelesaian,” tegasnya.

Melalui rakor tersebut, Pemkot Mojokerto berharap pengawasan semakin menjadi bagian dari budaya kerja seluruh perangkat daerah, sehingga pengelolaan anggaran lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas.

5

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini