inilahmojokerto.com – Lebih dari 60 ribu pekerja di Kota Mojokerto mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Pada 2026, Pemkot Mojokerto mengalokasikan anggaran Rp3,8 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja rentan.
Program ini menyasar pekerja yang memiliki risiko kehilangan penghasilan akibat kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Dengan perlindungan tersebut, keluarga yang ditinggalkan diharapkan tidak langsung kehilangan penopang ekonomi ketika pencari nafkah mengalami musibah.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi perlindungan penting bagi keluarga pekerja, khususnya mereka yang menggantungkan penghasilan pada satu orang pencari nafkah.
Salah satu manfaat yang diberikan adalah santunan jaminan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris peserta sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.
“Jangan sampai ketika kehilangan pencari nafkah, keluarga yang ditinggalkan kemudian jatuh miskin. Itu tujuan pemerintah memberikan perlindungan ini,” kata Ika saat menghadiri sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan 2026 di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, santunan tersebut dapat dimanfaatkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai modal usaha agar tetap memiliki sumber penghasilan setelah kehilangan anggota keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi.
Ika juga meminta peserta memahami prosedur pengajuan klaim dan menyampaikan informasi tersebut kepada anggota keluarga. Termasuk menyiapkan dokumen persyaratan seperti surat kematian apabila peserta meninggal dunia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo mengungkapkan, anggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2024, Pemkot Mojokerto mengalokasikan sekitar Rp1 miliar. Anggaran tersebut naik menjadi Rp1,3 miliar pada 2025, sebelum meningkat signifikan menjadi Rp3,8 miliar pada 2026.
Dari total anggaran tahun ini, sekitar Rp2,4 miliar dialokasikan melalui anggaran awal dan tambahan Rp1,4 miliar melalui perubahan APBD.
Penerima bantuan iuran tidak hanya berasal dari kelompok pekerja formal. Pemkot juga menanggung kepesertaan berbagai profesi sektor informal yang rentan terhadap risiko kehilangan penghasilan.
Di antaranya tenaga keagamaan, guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), pekerja jasa perorangan lainnya (PJLP), ketua RT dan RW, kader motivator, juru parkir resmi, anggota Kampung Siaga Bencana, penyandang disabilitas, hingga anggota Satlinmas.
Perlindungan juga menjangkau masyarakat kategori desil 1 hingga 5, termasuk tukang becak, pengemudi ojek online, petani, dan pelaku usaha rentan.
“Jumlah peserta aktif yang mendapatkan perlindungan mencapai lebih dari 60 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan potensi pekerja di Kota Mojokerto sekitar 64 ribu orang, cakupannya sudah mencapai kurang lebih 94 persen,” terang Gaguk.
Besarnya cakupan kepesertaan tersebut juga diikuti penyaluran manfaat jaminan sosial. Sepanjang 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat kepada 937 penerima dengan total nilai sekitar Rp12,9 miliar.
Angka tersebut menunjukkan besarnya manfaat jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya ketika risiko pekerjaan maupun kehilangan pencari nafkah terjadi.
Dengan cakupan perlindungan yang telah menjangkau sekitar 94 persen potensi pekerja, tantangan berikutnya adalah memastikan kelompok pekerja rentan yang belum terlindungi dapat terjangkau serta memahami hak dan mekanisme pencairan manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
