IM.com – Harga pembelian pemerintah (HPP) yang dipatok Bulog untuk membeli gabah dan beras petani, di Kabupaten Mojokerto belum menguntungkan petani. Petani lebih menjual hasil panen ke pihak swasta.
Kepala Bulog Sub Divisi Regional Surabaya Selatan, Nurman Susilo mengatakan, tahun ini target penyerapan beras PSO (public service obligation) kualitas medium di wilayah kerja Kabupaten dan Kota Mojokerto serta Kabupaten Jombang sebesar 90.000 ton. Sementara target serapan beras premium dipatok 20.000 ton.
Secara kuantitas, target itu sama dengan realiasai serapan tahun 2015. Hanya saja, tahun lalu Bulog Sub Divre Surabaya Selatan hanya mampu menyerap 60.000 ton beras PSO dan 50.000 ton beras premium. Artinya, target penyerapan beras PSO tahun ini dipatok naik 30.000 ton.
Namun, lanjut Nurman, pihaknya pesimis akan mencapai target tersebut. Khususnya di wilayah kerja Kabupaten Mojokerto yang ditargetkan mampu menyerap beras PSO sebesar 33.000 ton. Sampai hari ini, penyerapan baru mencapai 60% atau sekitar 19.800 ton.
“Dengan sisa waktu yang ada, kami masih optimis akan mencapai 80% dari target. Kalau wilayah Jombang target 57.000 ton beras PSO saat ini sudah tercapai 75%, kami optimis akan tercapai 100%,” kata Nurman kepada wartawan di gudang
Bulog Sooko, Kabupaten Mojokerto.
Nurman menjelaskan, ada beberapa faktor penyebab turunnya realisasi serapan beras PSO di Kabupaten Mojokerto. Salah satunya akibat HPP untuk beras dan gabah petani yang tak lagi kompetitif.
HPP beras PSO dan gabah, kata Nurman, masih berpedoman pada Instruksi Presiden No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras yang diluncurkan Presiden Jokowi 17 Maret 2015. Dalam Inpres tersebut ditentukan gabah kering panen dengan kadar air 25%, hama kotoran 10% seharga Rp 3.700 per Kg.
Gabah kering giling Rp 4.650 per Kg dengan kualitas kadar air 14% dan hama kotoran 3%. Sedangkan beras PSO dipatok Rp 7.300 per Kg dengan kualitas kadar air 14%, derajat sosoh 95%, butir patah 20%, dan menir hanya 2%.
“Harga kurang kompetitif karena saat ini harga rata-rata di tingkat petani sudah di atas Rp 4.000 untuk gabah basah, untuk beras di atas Rp 7.500-7.600. Artinya ada beberapa petani penggilingan yang memilih menjual ke swasta, tidak ke Bulog,” terangnya.
Anjloknya serapan beras PSO tahun ini sebesar 20% atau sekitar 6.600 ton juga dipicu terjadinya cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung Oktober-November. “Cuaca buruk berpengaruh pada kualitas hasil panen petani. Selain itu, sebagian besar penggilingan memanfaatkan matahari untuk pengeringan. Artinya, dengan kendala cuaca ini akan menambah waktu dan biaya sehingga penyerapan kami berkurang,” ungkapnya.
Menghadapi kendala ini, Nurman mengaku tak bisa berbuat banyak. Pihaknya hanya akan menambah satuan kerja menjadi empat unit untuk menggenjot penyerapan beras dari petani di Kabupaten Mojokerto. “Untuk mencapai target, satker akan kami fokuskan untuk mencari kantong-kantong produksi, dimana petani masih menyimpan gabah basah dan kering untuk kami olah,” tandasnya.
Beras PSO yang diserap Bulog Sub Divre Surabaya Selatan, tambah Nurman, hampir 50% untuk menyuplai daerah lain. Sebanyak 60.000 ton realisasi tahun lalu, 32.076 ton didistribusikan untuk kebutuhan raskin selama setahun. Sementara sisanya dikirim ke beberapa daerah di Jatim, Madura, Bali, Kalimantan Timur, hingga ke Papua. (bud/uyo)
