Potret kemiskinan di Kota Mojokerto.

IM.com – menteri sosial juliari p batubara meminta pemerintah daerah di Jatim memvalidasi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selama ini, kucuran bantuan dari kedua program itu dinilai kurang tepat sasaran mengingat angka kemiskinan di Jatim masih tergolong tinggi yakni di atas 4 juta jiwa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Maret 2019 menunjukan, angka kemiskinan di Jatim masih di angka 4,112 juta jiwa atau 10,37 persen dari total jumlah penduduk. Kendati berkurang 179,9 ribu jiwa dari 4,292 juta jiwa (10,85 persen) pada September 2018, namun penurunan itu belum sesuai target Pemprov Jatim sebesar 9,44 persen.

“Kami harap, Dinsos Jatim juga benar-benar mengecek, memverifikasi, dan memvalidasi keluarga penerima manfaat. Ini harus bener-bener keluarga yang memang layak menerima,” kata Mensos Juliari P Batubara usai mengikuti rangkaian acara Sarasehan Kearifan Lokal 2019, di salah satu hotel di Surabaya, Rabu (4/12/2019).

Jumlah kemiskinan di Jatim hingga Maret 2019 berdasar data BPS.

Mensos memastikan kedua program bantuan itu tetap dilanjutkan pada tahun 2020. Mensos menargetkan, pada 2020 mendatang, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT di seluruh daerah di Indonesia mencapai 15 juta KPM dan PKH 10 juta KPM.


“BPNT dan PKH itu akan jalan terus,” ucap Mensos yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Sebagai catatan, realisasi penyaluran PKH tahap III terhadap 9.555.672 KPM telah cair 99,07 persen. Sedangkan di tahap IV kepada 9.640.823 KPM, bantuan yang telah dicairkan sudah mencapai 95,82 persen. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here