IM.com – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Mojokerto Estu Bagijo menyesalkan masih ada anggaran senilai setengah triliun rupiah yang tidak terserap hingga akhir masa tugasnya. Angka tersebut 20 persen dari anggaran belanja tahun 2020 sebesar Rp 2,6 triliun.
Hal ini disampaikan Himawan saat menyampaikan pesan di akhir masa tugasnya sebagai Pjs Bupati Mojokerto, Jumat (4/12/2020). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur itu ditunjuk menggantikan jabatan Bupati Pungkasiadi yang mengikuti kampanye sebagai cabup selama 71 hari.
“Sekitar Rp 500,2 miliar tidak terserap. Ketika anggaran tidak terbelanjakan, maka ada nilai-nilai ekonomi yang tidak bisa di support dengan belanja pemerintah dan inilah yang menjadi warning Pak Jokowi (presiden) terhadap belanja-belanja daerah di semua pemerintahan. Hanya beberapa yang bisa mencapai (serapan) 90 sampai 95 persen,” kata Himawan kepada awak media, Jumat (4/12/2020).
Himawan pun meminta maaf atas keterbatasannya tidak bisa menyerap seluruh anggarna belanja Pemkab Mojokerto yang masih menyisakan setengah triliun rupiah. Salah satu faktor yang menghambat penyerapan APBD 2020 adalah merebaknya pandemi Covid-19 sejak awal tahun.
Namun terlepas dari permasalahan itu, ia masih berharap ke depannya media dapat terus mendukung dan menjalin sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Mojokerto untuk mensukseskan program-program pemerintahan. Sebab, ia mnegaskan, media menjadi kekuatan ke-empat dari suatu struktur pemerintahan.
“Pers menjadi kekuatan ke-empat yang dapat mendorong suksesnya pemerintahan,” tandasnya sembari mengucapkan rasa terima kasihnya kepada media yang telah bekerjasama selama dirinya menjabat sebagai Plt Bupati Mojokerto.
Himawan menjelaskan, ada tiga tugas yang dia emban selama menjabat sebagai Pjs Bupati. Pertama, tugasnya menakhodai birokrasi pemerintahan sudah dijalankannya dengan baik.
“Tugas kedua, mengawal proses APBD dan PAPBD 2021. Saya sudah memperjuangan anggaran APBD Perubahan 2020 sampai RAPBD 2021 agar disetujui dewan. RAPBD 2021 saat ini sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi (Jawa Timur) untuk dievaluasi,” jelasnya.
Tugasnya ketiga sebagai Pjs Bupati adalah menjaga netralitas ASN jangan sampai terlibat politik di Pilkada Mojokerto 2020. Selama masa kampanye, pihaknya sudah berusaha maksimal untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif infasialitasnya.
“Pada awal menjabat, saya ditanya wartawan. ‘Pak apakah Bapak ditempatkan disini untuk mendukung salah satu calon?’ Kita buktikan saja, siapapun yang hadir tidak di ruangan sini, saya tidak ke sana (terlibat politik pilkada). Saya pribadi juga teman-teman ASN di sini,” terangnya. (im)
