IM.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Predikat ini berhasil diraih Pemkab Mojokerto delapan tahun berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Sigit Pratama Yudha diterima langsung oleh Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati di gedung BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Selasa (17/5/2022) pagi. Opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2021 ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja keuangan Pemkab Mojokerto.
Kepala Perwakilan BPK-RI Jawa Timur Sigit Pratama Yudha mengatakan, opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.
“Kami berharap raihan opini WTP ini dapat terus dipertahankan di masa mendatang, serta dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya mewakili Ketua BPK-RI Perwakilan Jawa Timur.
Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, yang telah bersama-sama mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dengan penuh tanggung jawab.
“Terima kasih kepada semua elemen yang telah mendukung kami (Pemerintah Kabupaten Mojokerto) dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga semuanya bisa kita pertanggungjawaban dengan baik, sehingga kita akan mendapatkan opini WTP kembali di tahun depan seperti yang kita harapkan,” harapnya. (im)
