inilahmojokerto.com – Belanja negara yang mengalir ke wilayah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang mencapai Rp4,34 triliun hingga akhir September 2026. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp2,89 triliun atau 84,41 persen dari pagu anggaran.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto, Sri Martini, menyampaikan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut pada Kamis (29/10/2026).
Menurut Sri Martini, APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pembangunan di daerah.
“APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal pemerintah pusat, tetapi juga menjadi penopang aktivitas ekonomi daerah melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, serta pembiayaan berbagai program prioritas,” terangnya pada Press Conference Kinerja APBN Periode s.d. 30 September 2026.
Dari total belanja negara tersebut, TKD terealisasi Rp2,89 triliun atau 84,41 persen dari pagu. Sementara itu, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1,44 triliun atau 55,59 persen.
Penyaluran TKD mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa. Anggaran tersebut menopang pembiayaan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Di sisi penerimaan, pendapatan negara di tiga wilayah tersebut mencapai Rp832,87 miliar hingga 30 September 2026. Jumlah itu setara 41,01 persen dari target sepanjang tahun.
Penerimaan perpajakan menyumbang Rp719,75 miliar atau sekitar 36,25 persen dari target. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp113,12 miliar atau 182,43 persen dari target.
Meski PNBP telah melampaui target, pendapatan negara secara keseluruhan mengalami kontraksi 14,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan pajak didominasi Pajak Penghasilan (PPh), disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya. Sementara itu, kontribusi PNBP terbesar berasal dari Kepolisian Negara RI, Kementerian ATR/BPN, dan Kejaksaan RI.
Capaian tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam mengejar target penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Perkembangan penerimaan hingga akhir tahun menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati dalam melihat kinerja fiskal di wilayah Mojokerto dan Jombang.
Dari sisi belanja pemerintah pusat, realisasi anggaran mencapai Rp1,44 triliun. Pengeluaran tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp939,45 miliar, belanja barang Rp438,33 miliar, dan belanja modal Rp66,26 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara mencapai 72 persen dari pagu, meskipun mengalami kontraksi 7,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan fungsi anggaran, porsi terbesar dialokasikan untuk pelayanan umum sebesar 68,4 persen. Berikutnya, fungsi ketertiban dan keamanan sebesar 11,7 persen serta fungsi pertahanan sebesar 9,3 persen.
Besarnya belanja pegawai dan transfer ke daerah memperlihatkan dominasi pengeluaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Sementara itu, dampak belanja terhadap pertumbuhan ekonomi juga bergantung pada efektivitas pelaksanaan program dan manfaat yang dihasilkan.
Sepanjang 2026, APBN turut mendukung pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan dan energi, percepatan penurunan stunting, perlindungan sosial, serta pembiayaan UMKM dan sektor produktif.
Sri Martini menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Penyaluran anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan akuntabel agar manfaat APBN dapat dirasakan masyarakat, mendukung kegiatan usaha, serta memperkuat perekonomian daerah,” jelasnya.
Dalam konteks perekonomian daerah, belanja pemerintah berpotensi menggerakkan aktivitas usaha melalui pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, serta program yang melibatkan pelaku usaha lokal.
KPPN Mojokerto menempatkan APBN sebagai shock absorber atau peredam guncangan ekonomi di tengah tantangan global dan domestik. Pengelolaan fiskal yang hati-hati, efektif, efisien, dan akuntabel dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan realisasi belanja mencapai 72 persen, sementara pendapatan negara baru 41,01 persen dari target, perkembangan pelaksanaan APBN pada triwulan IV 2026 akan menjadi perhatian. Percepatan belanja, pencapaian penerimaan, dan efektivitas program menjadi aspek penting untuk melihat sejauh mana anggaran negara memberikan dampak terhadap perekonomian Mojokerto dan Jombang.
