IM.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut kepemilikan rekening gendut 10 kepala daerah. Lembaga antirasuah tersebut tengah menelusuri lebih dalam guna mencari bukti-bukti apakah aliran uang mereka dari hasil tindak pidana korupsi atau bukan.
“KPK selalu langkah lebih lanjut kalau ada dua alat bukti yang kuat,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.
Dalam penelusuran itu, kata Agus, KPK bakal memanggil 10 kepala daerah tersebut. Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah orang lainnya untuk dimintai keterangan.
“Kalau ditemukan bukti, meski orang itu enggak datang pemeriksaan, ya kami tetap naikkan (perkaranya ke ranah penyidikan),” tegas Agus.
Soal identitas siapa saja 10 kepala daerah tersebut, Agus masih belum bersedia membukanya. Sebab, menurut Agus, belum masuk ranah penyidikan.
“Saya enggak hafal, karena memang banyak,” katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada 10 kepala daerah berekening tak wajar. Tjahjo pun menyerahkan temuan tersebut kepada penegak hukum.
“Data pasti ada di PPATK, Kemendagri tidak berwenang mengumumkan juga tidak berwenang memanggil pejabat daerahnya untuk klarifikasi, misalnya. Yang berwenang aparat penegak hukum,” kata Tjahjo, beberapa waktu lalu.
Tjahjo menghargai privasi kepala daerah yang bersangkutan. Dia mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Kalau terus dituding, diduga, kan rasanya tidak nyaman bagi kepala daerah yang bersangkutan,” kata Mantan Sekretaris Jenderal (sekjen) PDIP ini.
Sementara itu, Partai Nasdem mendukung KPK untuk menelusuri temuan PPATK. Menurut Ketua DPP Nasdem Johnny G Plate, informasi ini harus segera dibuka dan partai perlu tahu. Apalagi, informasi ini muncul menjelang Pilkada 2017. Informasi itu diperlukan agar partai yang mengusung calon tidak salah memberikan dukungan.
”Yang bagus sekarang, menjelang Pilkada, informasi seperti itu dibutuhkan juga buat partai pada saat menetapkan usungan paket calon,” kata Johnny di DPR, Kamis (15/9/2016).
”Dan yang pasti, informasi itu baik. Dan itu jadi tugas KPK untuk menusuri apakah orang-orang itu berpotensi ada tindakan-tindakan kriminal tipikor di situ. Itu jadi domain KPK,” tambah Sekretaris Fraksi Nasdem ini.
Nasdem mengakui tidak punya akses untuk mendapatkan data rekening gendut kepala daerah itu. Nasdem pun tidak mampu menelusuri kekayaan seseorang karena hal itu terbentur dengan UU perbankan.
Namun Partai Nasdem memastikan kepala daerah yang diusung nantinya dalam Pilkada adalah orang yang bebas dari rekening gendut bermasalah.
“Sejauh ini kami memeriksa (kepala daerah yang diusung Nasdem) sesuai dengan UU dan aturan, sejauh ini aman (tidak ada yang memiliki rekening gendut). Tapi kan ada informasi-informasi yang sejuah ini belum kita ketahui. Dan kita terbuka atas itu,” tutur Koordinator Wilayah Bali dan Nusa Tenggara ini. (det/viv/bkn)
