IM.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti semua pihak tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan selama tahapan Pilkada serentak 2020. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mohammad Fadil Imran juga tak segan menindak tegas pasangan calon dan tim pemenangannya yang melanggar aturan tersebut.
Peringatan agar selalu menjaga protokol kesehatan memang diprioritaskan kepada penyelenggara pemilu, kontestan beserta tim pemenangannya yang dititikberatkan selama masa kampanye. Khofifah menegaskan, disiplin protokol kesehatan merupakan satu di antara beberapa hal penting yang perlu dijaga selama pelaksanaan pilkada serentak dalam situasi pandemi Covid-19.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian yakni upaya meningkatkan angka partisipasi pemilih dan mengantisipasi berbagai potensi kerawanan pilkada.
“Saya kira kita harus menjalin strong partnership. Daerah-daerah yang menggelar (pilkada), tolong komunikasikan instrumen apa yang belum terpenuhi. Misal support tenaga nakes dan alkes, demi kelancaran acara 9 Desember nanti,” kata Khofifah dalam Rakor Ketertiban dan Keamanan di wilayah Provinsi Jawa Timur jelang Pilkada 9 Desember 2020 di Grand City Surabaya, Senin (19/10/2020).
Agenda Rakor digelar bersamaan dengan penyerahan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019. Pemkab Mojokerto merupakan salah satu pemda yang menerima penghargaan tersebut. (Baca: Pemkab Mojokerto Pemkab Mojokerto Buktikan Tranparansi Keuangan dengan Opini WTP Enam…).
Gubernur Khofifah mewanti-wanti agar jangan sampai pelaksanaan pilkada serentak di 19 daerah di Jatim justru melahirkan klaster baru penularan Covid-19. Meski di sisi lain, manttan Mentegro Sosial RI itu tetap berharap masyarakat tidak melewatkan hak pilihnya atau golput dalam pilkada.
Karena itu, lanjut Khofifah, protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran corona harus diterapkan pada setiap tahapan pilkada sampai penetapan pasangan calon terpilih.
“Petugas penyelenggara pemilu mulai komisoner KPU, Bawaslu, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus dalam kondisi sehat dan terbebas dari Covid-19,” tuturnya.
Data terbaru penanggulangan Covid-19 di Jawa Timur per tanggal 19 Oktober 2020 menunjukkan, masih ada lima daerah yang kategori zona kuning (risiko rendah). Berdasarkan hitungan dan analisa Satgas Penanganan Covid-19, kata Khofifah, keadaan diperkirakan akan terus membaik.
“Hari ini tadi, ada lima yang kuning. Kita sudah bisa hitung-hitungan pemetaan. Insyallah besok sore posisi zonasi kita, ada 19 kab/kota kuning, dan 19 kab/kota oranye. Saya sebenarnya hitung Blitar sudah bisa zona hijau besok. Namun, ternyata ada tambahan kasus aktif. Jadi, kita harus tetap intensif melaksanakan penanggulangan sampai keadaan terkendali,” tambah Khofifah.
Sementara Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran yang juga mengikuti rakor, menyampaikan upaya pengendalian coronavirus di wilayah hukumnya kian membaik. Ia menyebut, angka kesembuhan (recovery rate) pasien Covid-19 di Jawa Timur dalam penanggulangan Covid-19 saat ini mencapai 87,28 persen.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, imbuhnya, Polri terus bersinergi dengan TNI untuk mengawasi dan mengambil tindakan tegas kepada para bakal paslon dan tim pemenangannya yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberi peringatan tegrtulis kepada dua pasangan calon yakni Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barra (IKBAR) dan Pungkasiadi-Titik Masudah (Putih) karena beberapa kali melanggar aturan ini saat menggelar kampanye tatap muka. (Baca: Kampanye IKBAR dan Pung-Titik Banyak Melanggar Protokol Kesehatan).
“Dalam pilkada ini kami minta prokes harus tetap dijaga. Jangan sampai terjadi pelanggaran, sebab peluang terjadi kerumunan cukup besar,” kata Fadil. (im)
