inilahmojokerto.com – Pemerintah Kota Mojokerto mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Kontingensi Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB) Berbasis Vektor. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi KLB.
Hal tersebut disampaikan saat Sosialisasi dan Pemantapan Draft Perwali di Lyn Hotel Kota Mojokerto, Selasa (10/11/2026). Penyusunan regulasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan.
Ning Ita menegaskan, penanganan KLB bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan instansi vertikal, organisasi profesi, organisasi masyarakat, hingga relawan.
“Berbicara tentang kondisi luar biasa, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” tutur Ning Ita.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan aktif memberikan masukan terhadap draft Perwali agar sesuai kebutuhan dan dapat diterapkan di lapangan.
Perwali tersebut nantinya mengatur empat kewenangan Wali Kota, yakni menetapkan status KLB di wilayah Kota Mojokerto, membentuk tim tanggap darurat dan satgas lintas sektor, menyetujui kebutuhan logistik di luar perencanaan, serta mencabut status KLB ketika kondisi terkendali.
Ning Ita juga menekankan pentingnya satu sistem komando dalam penanganan KLB agar seluruh unsur bergerak terkoordinasi.
“Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing memang memiliki tugas dan fungsi, tetapi tetap harus ada satu komando,” tegasnya.
Draft Perwali selanjutnya akan melalui harmonisasi di tingkat provinsi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota. Pemkot Mojokerto berharap regulasi ini memperkuat kesiapsiagaan dan menyamakan mekanisme penanganan KLB lintas sektor.
