IM.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 mendatang, menjadi atensi bersama mengingat penyelenggaraannya yang serentak sangat mungkin melahirkan potensi konflik. Hal ini ditekankan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, saat memberi arahan dalam acara Rapat Koordinasi Pemantapan Stabilitas Keamanan Wilayah Tahun 2017, Selasa (31/10-2017) di Trawas.
“Jelang Pilkada serentak pada tahun 2018 mendatang, bisa saja ada oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang merongrong stabilitas keamanan wilayah kita. Ini menjadi atensi kita bersama untuk menjaga kamtibmas. Bila perlu kita buat jadwal rapat bersama seperti sekarang untuk terus bertukar pikiran dalam menyikapi perkembangan di tahun politik nanti,” tekan bupati.
Komitmen dan taat pada aturan main yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan, juga menjadi hal yang digarisbawahi oleh bupati.
“Komitmen dan taat pada aturan berlaku adalah cara kita untuk membantu pelaksanaan Pilkada serentak tahun mendatang bisa berlangsung jujur, adil dan aman. Mari buktikan bahwa masyarakat Kabupaten Mojokerto cerdas dan dewasa, mampu menerima berbedaan dan mengutamakan damai serta kepatuhan pada peraturan berlaku,” tambah bupati.
Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya, Kolonel Kav Gathut Setyo Utomo, yang hadir dalam acara juga menekankan beberapa hal yang dapat menimbulkan perpecahan yakni proxy war (perang terselubung dengan menggunakan pihak ketiga) atau bisa dimaknai sebagai taktik menghancurkan dengan upaya adu domba.
“Bangsa Indonesia hancur karena adu domba, misalnya kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan Kediri pada masa lalu. Saya lihat juga ada oknum-oknum yang ingin menciptakan benturan satu sama lain. Misalnya antara TNI dan Polri, bahkan dalam satu instansi itu sendiri. Ini proxy war, kita tidak boleh lengah, serta jangan mudah menyebarkan sesuatu yang bersifat menghasut terlebih dengan kecanggihan alat telekomunikasi saat ini,” papar Gathut.
Dirinya juga menambahkan pentingnya kewaspadaan akan menipisnya cadangan sumber daya alam tak terbarukan yakni minyak dan gas. Disebutkan bahwa 12 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis bila tidak segera mengeksplor sumur-sumur baru.
“12 tahun ke depan kita harus waspada karena cadangan minyak kita bisa habis. Atas instruksi presiden, Angkatan Laut Republik Indonesia diberikan tugas untuk mengeksplor sumur-sumur baru. Kita penghasil minyak, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Indonesia keluar dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, sebab banyak sekali yang dituntut misalnya harus mengurangi produksi. Bagaimana mengurangi? Untuk memenuhi kebutuhan 1,6 juta barel per hari kita belum mampu, kita masih 800.000 barel per hari,” imbuh Gathut.
Hadir pula dalam acara kemarin Unsur Forkopimda antara lain Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi, Dandim 0815, Letkol Czi Budi Pamudji, Kapolres Mojokerto, AKBP Leonardus Simarmata, Kapolresta Mojokerto, AKBP Puji Hendro Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Lubis serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto. (ika/uyo)
