Segenap petinggi Polda Jatim, Kejaksaan dan lembaga peradilan menggelar rapat dengan Anggota Komisi III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Mapolda Jatim, Senin (18/2/2019).

IM.com – Anggota Komisi III DPR RI ke Polda Jatim, Senin (18/2/2019) menyoroti kondisi lembaga pemasyarakatan di Jatim yang di bawah standar kelayakan dan oover kapasitas. Terlebih, masih ada 7.000 perkara pidana yang saat ini tengah ditangani Polda, Kejaksaan dan pengadilan tentu tak akan bisa tertampung di lapas.

“Ini nanti semuanya masuk lapas atau tidak? Misalnya kalau masuk, ya setidaknya ada 7.000 orang yang akan masuk lapas. Sedangkan kondisi lapas saat ini over kapasitas,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J. Mahesa. 

Sorotan ini disampaikan Komisi III DPR saat melakukan kunjungan kerja dalam rangak reses DPR RI ke Polda Jatim, Senin (18/2/2019). Komisi III menggelar pertemuan dengan instansi penegak hukum, seperti Kanwil Kemenkumham Jatim, Kejaksaan, Peradilan, BNN, dan Polda Jatim. 

Desmond mengakui, untuk merenovasi dan memperluas lapas masih terkendala anggaran yang terbatas. Anggaran tersebut, imbuhnya, juga terkait dengan biaya operasional lapas, termasuk untuk kebutuhan makan dan minum tahanan.

“Tentu hal ini bukan lagi berbicara soal penegakan hukum, tapi juga bicara juga soal anggaran. Baik dari segi kelayakan lapas maupun biaya makan minum selama di tahanan itu,” papar politisi Partai Gerindra ini.


Menurutnya, tahun 2017 lalu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejatinya sudah mengajukan kenaikan anggaran ke Komisi III. Tetapi anggaran itu untuk menutup hutang.

“Ada hutang Kementerian sebesar Rp 4,3 triliun yang harus dibayar. Apa yang terjadi di 2018 dan 2019? Tentunya ini sudah ada berapa banyak utang-utang Kemenkumham di bidang urusan makan minum lapas ini,” katanya. 

Mengingat masih banyak keterbatasan, Anggota Komisi Hukum, meminta pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan menangangi setiap perkara secermat mungkin.

“Salah satu rekomendasi kami adalah soal rehabilitasi, dan lain-lain, itu bisa dipertimbangkan,” tutur Desmond.

Selain masalah lapas dan anggaran, Komisi III juga memberi catatan terkait penanganan kasus peredaran narkoba. Sorotan ini wajar lantaran peredaran narkoba di Jatim melalui Surabaya sebagai pintu masuk penyelundupan semakin marak.

“Karena di tempat ini ada pelabuhan ke tujuan-tujuan di sana,” tegasnya.

Desmond berharap Polda Jatim dan BNNP Jatim bisa bekerjasama untuk melakukan pencegahan terhadap keluar masuknya obat-obatan terlarang itu dari hulu ke hilir.

“Harusnya Polda Jatim dan BNNP tidak sekedar melakukan penindakan terhadap narkoba, tapi juga mencegah keluar lagi narkoba itu ke daerah lain. Bentuk kerjasama dari hulu ke hilir,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, bahwa pihaknya banyak menerima masukan dari kunjungan ini. Menurutnya, selama ini Komisi III sudah cukup memberikan perhatian penuh kepada Polri, terutama terkait masalah anggaran. 

“Komisi III betul-betul perhatian bagaimana dinamika perkembangan saat ini contohnya masalah dunia digital. Komisi III memberikan dukungan anggaran yang sangat dibutuhkan,” katanya.  (ant/im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here