inilahmojokerto.com – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026, ratusan calon kepala desa (cakades) di Kabupaten Sidoarjo mendapat peringatan keras agar menghindari praktik politik uang. Sedikitnya 230 cakades dari 80 desa dikumpulkan di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/5/2026), untuk mengikuti pembekalan sekaligus penguatan antisipasi konflik jelang pencoblosan 24 Mei mendatang.
Pembekalan tersebut bukan sekadar agenda formalitas. Para calon pemimpin desa diberikan pemahaman tentang regulasi Pilkades, tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan anggaran hingga pemetaan potensi kerawanan konflik di wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo, Probo Agus Sunarno, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman para cakades sekaligus meminimalkan potensi gesekan selama tahapan Pilkades berlangsung.
“Calon kepala desa harus memahami kondisi desanya, termasuk pengelolaan anggaran agar sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat,” ujar Probo.
Menurutnya, kepala desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga harus memahami persoalan masyarakat secara langsung. Mulai dari kebutuhan infrastruktur, pengembangan ekonomi desa hingga problem sosial yang berkembang di tengah warga.
Dasar hukum pelaksanaan Pilkades tahun ini juga telah diperkuat melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan aturan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo, Subandi, memberikan pesan tegas kepada seluruh cakades agar menghindari praktik politik uang dan biaya politik berlebihan selama proses Pilkades berlangsung.
Menurutnya, tingginya biaya politik sering kali menjadi pintu masuk munculnya penyimpangan ketika kepala desa telah terpilih dan mulai menjabat.
“Kami bersama Kapolres dan Dandim memberikan pembekalan supaya Pilkades tanggal 24 Mei nanti berjalan baik, aman dan lancar. Jangan sampai terjadi kegaduhan di desa,” kata Subandi.
Ia menilai biaya politik yang terlalu besar dapat memicu godaan korupsi karena adanya dorongan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama pencalonan.
“Kalau biaya politik terlalu tinggi, nanti saat menjabat bisa muncul godaan korupsi. Karena merasa sudah mengeluarkan biaya besar saat pencalonan,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo bersama aparat keamanan juga telah memetakan sejumlah wilayah yang dianggap rawan konflik selama Pilkades serentak berlangsung. Pengawasan dilakukan bersama Polresta Sidoarjo, Kodim, dan Dinas PMD guna memastikan seluruh tahapan berjalan aman serta kondusif.
Di balik persaingan politik desa, masyarakat berharap Pilkades 2026 mampu melahirkan pemimpin yang amanah, memahami kebutuhan warga, serta mampu membawa desa berkembang tanpa memecah harmoni masyarakat. (anto)
