IM.com– Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik kembali diraih Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Dua penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, kepada Pjs Bupati Mojokerto, Akhmad Jazuli dalam ajang Pameran Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur 2024 di Surabaya Rabu (13/11) siang.
Penghargaan yang berhasil diraih Pemkab Mojokerto adalah Penghargaan Pelayanan Publik Jatim kategori Pemerintah Kabupaten/Kota terCETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, dan Responsif) 2024 dengan predikat sangat CETTAR, dan Peringkat 3 terbaik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari – 31 Oktober 2024 dengan nilai 88,88.
Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Akik Dwi Suharto Rudolfus, dalam sambutannya menyampaikan, optimalisasi survei kepuasan masyarakat secara realtime adalah salah satu upaya penting ke depan.
“Hasilnya diharapkan tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat tapi juga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” jelasnya.
Inovasi dalam pelayanan publik, menurut Rudolfus, memegang peranan krusial dalam meningkatkan kualitas layanan. “Dengan adanya inovasi, pemerintah mampu menciptakan solusi baru yang memberikan pelayanan prima dan maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, pameran ini sangat menarik perhatian masyarakat. Sebab, beberapa penghargaan tersebut menjadi bagian penting untuk mengukur pelayanan publik yang berdampak pada masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi tolok ukur penting bagi pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Kami bangga melihat Jawa Timur tetap menjadi yang terbaik dan terbanyak berinovasi,” tuturnya.
Adhy Karyono juga mengingatkan pentingnya semangat ASN yang berAKHLAK, sejalan dengan pesan MenPAN RB.
“Di Jawa Timur ada 31 Mal Pelayanan Publik, dan satu Mal Pelayanan Publik (MPP) akan segera diresmikan. Ini adalah bagian penting dari reformasi birokrasi 2025 yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang kuat, berkelas dunia, memberikan pelayanan prima, dan bebas KKN,” tegasnya. (uyo)
