IM.com – Di tengah perjuangan panjang yang nyaris tenggelam dalam arus besar kepentingan oligarki, masyarakat pesisir Kenjeran akhirnya menemukan setitik terang.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyatakan akan membentuk Tim Independen untuk mengkaji ulang proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL). Sebuah keputusan penting yang menjadi babak baru dalam perjuangan nelayan menolak reklamasi.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Dr. Ir. Muhammad Isa Anshori dalam audiensi terbuka bersama sekitar 200 warga pesisir yang tergabung dalam Forum Masyarakat Maritim Madani (FM3) di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Kamis (9/10/2025).
“Tim ini benar-benar independen. Tidak ada tekanan. Hasil kajiannya akan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dalam menentukan langkah terbaik,” tegas Isa yang disambut riuh tepuk tangan dan sorakan lega dari massa nelayan.
Perlawanan Panjang Menuai Hasil
Selama lebih dari 1,5 tahun, FM3 terus melakukan berbagai lobi politik ke pemerintah kota, provinsi hingga pusat. Namun suara mereka kerap terpinggirkan oleh kuatnya arus kepentingan pemodal yang mengendalikan proyek SWL.
Proyek reklamasi ini dikerjakan oleh PT. Granting Jaya, yang oleh masyarakat dinilai mengancam ruang hidup nelayan dan petambak.
Hari Kamis itu, amarah dan keputusasaan berubah menjadi energi perjuangan. “Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami siap membakar perahu di depan pemangku kepentingan,” ujar Heroe Budiyanto, salah satu penggerak FM3.
Ratusan warga datang bukan hanya untuk menolak tapi untuk memastikan perjuangan mereka didengar setelah sekian lama diabaikan. Dari pukul 10.00 hingga 13.30 WIB, mereka menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Pemprov Jatim.
Mereka mengingatkan, SWL bukan hanya proyek bermasalah, tetapi juga tidak tercantum dalam daftar 72 Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025. Artinya, reklamasi ini tidak memiliki urgensi negara melainkan kepentingan korporasi.
Peran Strategis Pantai Timur Surabaya
Rahma, perwakilan FM3, menegaskan bahwa pantai timur Surabaya adalah kawasan vital bukan sekadar tepian kota.
“Pantai timur adalah zona penyangga ekologis, habitat flora dan fauna, penyerap karbon alami kota Surabaya, sekaligus pilar ketahanan pangan nelayan dan petambak,” ujarnya.
Jika reklamasi tetap dipaksakan, dampak ekologis dan sosialnya akan meluas: hilangnya mata pencaharian, rusaknya ekosistem pesisir, dan ancaman krisis lingkungan yang lebih besar bagi kota.
Pernyataan Isa Anshori tentang pembentukan Tim Independen menjadi momen krusial dalam audiensi tersebut. Tim ini akan bekerja mengkaji secara menyeluruh dampak proyek SWL dari berbagai aspek sosial, ekonomi, lingkungan, budaya — tanpa melibatkan pihak PT. Granting Jaya.
Lebih dari itu, FM3 juga akan dilibatkan secara langsung dalam tim ini, memastikan suara masyarakat pesisir tidak lagi diabaikan.
“Kami ingin memastikan hasil kajian tim ini benar-benar berpihak pada masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar formalitas,” kata Rotija, perwakilan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia.
Isa juga menegaskan bahwa Diskanla Jatim siap memfasilitasi segala bentuk pendampingan untuk warga pesisir Kenjeran selama proses kajian berlangsung.
Surat resmi keberatan masyarakat pun akan disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kemenko Perekonomian.
Perjuangan Belum Usai
Meski keputusan pembentukan tim independen ini membawa angin segar, FM3 sadar perjuangan belum selesai. Mereka tetap waspada, memastikan proses ini berjalan transparan dan tidak disusupi kepentingan investor.
“Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, siapa yang bertanggung jawab jika kami siap perang?” seru massa di akhir audiensi — sebuah penanda bahwa semangat perlawanan tetap menyala.
Pembentukan tim independen ini menjadi titik balik perjuangan masyarakat pesisir Kenjeran. Dari rasa nyaris putus asa, mereka kini memiliki ruang untuk memastikan masa depan laut mereka tidak ditentukan sepihak oleh kepentingan modal.
Reklamasi bukan sekadar soal pembangunan fisik tetapi soal keadilan ekologis, hak hidup masyarakat pesisir, dan keberlanjutan masa depan kota. (kim/wid)
