inilahmojokerto.com – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita mendorong pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, skema anggaran dari pusat perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing pemerintah kota.
Aspirasi tersebut disampaikan Ning Ita saat menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam forum tersebut, Ning Ita yang menjabat Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial APEKSI menyuarakan kepentingan pemerintah kota bersama para wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Ia menilai, kebijakan yang seragam belum tentu mampu menjawab persoalan setiap daerah. Masing-masing kota memiliki kondisi sosial, potensi ekonomi, tantangan pembangunan hingga kebutuhan pelayanan publik yang berbeda.
“Setiap kota punya persoalan, karakter, potensi dan kebutuhan yang berbeda. Kebijakan yang baik di tingkat nasional harus bisa diterjemahkan secara fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” tutur Ning Ita.
Menurutnya, fleksibilitas TKD juga harus dibarengi dengan penguatan ruang fiskal pemerintah kota. Sebab, kemampuan fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan seberapa cepat pemerintah daerah merespons kebutuhan masyarakat.
Ning Ita menegaskan, APBD bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen perencanaan. Anggaran daerah berkaitan langsung dengan berbagai kebutuhan yang dirasakan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Bagi pemerintah kota, APBD bukan sekadar deretan angka. Di dalamnya ada jalan yang harus dibangun, layanan kesehatan yang harus diperkuat, pendidikan yang harus diperluas, UMKM yang harus tumbuh serta kebutuhan masyarakat yang harus segera dijawab,” katanya.
Karena itu, APEKSI akan terus mendorong penguatan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Ning Ita berharap kebijakan nasional dapat memberikan ruang adaptasi sehingga pemerintah kota tidak hanya menjalankan program berdasarkan skema yang telah ditentukan, tetapi juga dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami di APEKSI terus menyuarakan pentingnya hubungan pusat dan daerah yang semakin kuat, adil dan adaptif,” pungkasnya.
