IM.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menargetkan perekonomian 2023 di daerah tersebut bertumbuh 2,3-5,2 persen. Target ini juga disesuaikan dengan postur APBD tahun depan dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 2,310 triliun dan anggaran belanja Rp 2,350 triliun.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menegaskan, desain arsitektur APBD tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan. Namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi.
“APBD harus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen peredam atau shock absorber jika terjadi gejolak perekonomian di masyarakat. Desain APBD 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, responsif, dan fleksibel terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak,” tegasya.
Hal ini disampaikan Ikfina dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (17/10/2022). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Ayni Zuhro.
Hadir pula Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, Ketua TAPD dan segenap anggota TAPD Kabupaten Mojokerto, para jajaran Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD. Serta tokoh masyarakat, Ormas, LSM dan Ketua TP PKK.
Ikfina menjelaskan, dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi, maka asumsi makro menjadi landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2023. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto kuartal I tahun 2022 tumbuh 2,36 persen dan kuartal II tumbuh pesat sebesar 7,04 persen.
“Adapun target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada RPJMD tahun 2023 sebesar 3,53 persen hingga 5,29 persen, lebih tinggi dari target tahun 2022 sebesar 1,17-4,70 persen,” jelasnya.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyampaikan pemerintah akan terus mewaspadai risiko gejolak ekonomi yang masih tinggi di tahun 2023. Perlambatan ekonomi dunia dan risiko stagflasi berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik.
Konflik geopolitik dan perang ukraina yang sampai saat ini belum menunjukkuan tanda-tanda akan segera berakhir telah menyebabkan ekskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan medorong kenaikan laju inflasi di banyak negara.
Untuk menekan laju inflasi, bank sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. pengetatan tersebut mengakibatkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang. konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian negara berkembang mengalami pelemahan.
Dengan berbagai tekanan tersebut, pada tanggal 3 september 2022 pemerintah pusat terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini akan memberikan multiplier effect yang kuat terhadap kondisi perekonomian nasional tidak terkecuali di Kabupaten Mojokerto.
“Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat tersebut akan berdampak pada tingginya laju inflasi khususnya di Kabupaten Mojokerto. Kenaikan inflasi yang tinggi itu akan berisiko menghambat laju pemulihan ekonomi yang sebelumnya mengalami perlambatan akibat pandemi covid-19,” ucapnya.
Ikfina menekankan, berbagai tekanan dan ketidakpastian yang muncul tidak boleh membuat pesimis. Sebagaimana yang disebutkan nasehat dalam alquran maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Adapun asumsi makro sebagai landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2023 yaitu untuk menumbuhkan ekonomi secara nasional tahun 2022. Pada kuartal I 2022 ekonomi nasional tumbuh 5,01 persen, dan kembali menguat menjadi 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022.
“Namun demikian pemerintah tetap mentargetkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hingga 5,9 persen atau sedikit lebih tinggi dari target yang ada dalam APBN 2022 pada kisaran 5,2 sampai 5,5 persen,” ungkapnya.
Masih kata Ikfina, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kuartal I tahun 2022 tumbuh 5,20 persen dan kuartal II naik menjadi sebesar 5,74 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mentargetkan angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 3,45 persen hingga 5,15 persen.
Sementara terkait penyusunan rancangan APBD tahun 2023, mengacu pada tema RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yaitu ‘Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM’. Ikfina menyampaikan, dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan daerah, maka anggaran infrastruktur, sarana dan prasarana dasar masyarakat mendapatkan perhatian yang besar, sehingga pertumbuhan ekonomi dan PAD secara simultan dapat meningkat.
“Peningkatan PAD pada masa yang akan datang diharapkan dapat membiayai kebutuhan pembangunan yang lebih besar. Upaya dimaksud akan menjadikan masyarakat mojokerto makmur dan bermartabat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan,” ujarnya.
Dari sisi penerimaan, Ikfina mengatakan, harus mampu melakukan identifikasi sumber-sumber PAD yang potensial dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan tersebut secara maksimal melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga akan memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang pada akhirnya akan memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Mojokerto.
Disamping itu dari sisi belanja, harus dilakukan peningkatkan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif dan mengasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian. Serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kata lain bahwa setiap besaran nilai uang yang dibelanjakan harus kita gunakan untuk kegiatan dan program yang benar-benar efektif dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” terang Ikfina.
Ikfina memaparkan, dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2023, pendapatan daerah direncanakan mencapai sebesar Rp 2.310.416.449.048. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 40.571.175.242 apabila dibandingkan dengan periode yang sama APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2.350.987.624.290. Penurunan tersebut lantaran dana yang bersifat ermark belum teranggarkan, diantaranya yaitu dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dana insentif daerah.
“PAD sebesar Rp 632.842.772.807, mengalami kenaikan Rp 74.189.450.557, jika dibandingkan dengan periode yang sama APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 558.653.322.250,” papar bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto.
Kenaikan tersebut, lanjut Ikfina, diperoleh dari seluruh jenis PAD, adapun PAD terdiri dari, pajak daerah sebesar Rp 395.677.500.000, retribusi daerah sebesar Rp 42.854.603.325, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 6.066.892.600. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar Rp 188.243.776.882.
Pendapatan transfer sebesar Rp 1.578.581.916.024. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar Rp 114.760.625.799, jika dibandingkan dengan periode yang sama APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.693.342.542.040 rupiah.
“Penurunan tersebut dikarenakan pendapatan transfer pusat mengalami penurunan sedangkan pendapatan transfer antar daerah mengalami kenaikan,” jelasnya.
Adapun pendapatan transfer terdiri dari, pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1.417.518.669.104, pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 161.063.247.137. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 98.991.760.000, yang berarti tetap tidak mengalami perubahan.
“Adapun lain-lain pendapatan daerah terdiri dari pendapatan hibah bos pendidikan,” ujarnya.
Sementara belanja daerah direncanakan mencapai sebesar Rp 2.532.326.492.428.000. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 82.568.120.783, jika dibandingkan dengan periode yang sama APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2.449.758.308.645.
Alokasi kebutuhan belanja tersebut lebih besar dari pada target pendapatan daerah. Artinya, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 221.909.980.380.000.
“Untuk membiayai defisit anggaran dimaksud pemerintah kabupaten mojokerto berencana menutup dari netto pembiayaan sebesar Rp 221.909.980.380, yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan,” terangnya.
Baca: APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Proyeksi Defisit Rp 233,5 Miliar
Postur APBD, masih Ikfina, pada rancangan Perda APBD tahun anggaran 2023 tersebut akan mengalami perubahan dengan menyesuaikan surat Menteri Keuangan nomor : S-173/PK/2022, Peraturan Menteri Keuangan nomor 127/pmk.07/2022 dan hasil pembahasan evaluasi Raperda Kabupaten Mojokerto tentang perubahan APBD ta. 2022.
“Dan selanjutnya saya menyerahkan sepenuhnya kepada dewan yang terhormat untuk diadakan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut sehingga tata perangkaan rancangan APBD lebih realistis sesuai dengan potensi dan kebutuhan dinamika masyarakat dan pandangan dewan yang terhormat,” tandasnya.
Ikfina juga berharap dalam pembahasan dapat dilakukan secara konstruktif, lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Saya mengajak kepada para anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama melakukan optimalisi anggaran dengan sebaik-baiknya dan secara bersama-sama pula mengikuti ataupun mengawasi di dalam pelaksanaannya sehingga diperoleh output pembangunan yang maksimal,” pungkasnya. (im)
