Bupati Sidoarjo Subandi saat sosialisasi pembangunan Flyover Gedangan di kantor Kecamatan Gedangan bersama warga terdampak pembebasan lahan.
Warga Gedangan, Sidoarjo, menyimak sosialisasi flyover Gedangan di kantor Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Selasa (19/5/2026)

inilahmojokerto.com – Ratusan warga Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, memadati kantor Kecamatan Gedangan, pada acara sosialisasi pembangunan Flyover Gedangan, Selasa (19/5/2026).

Mereka adalah warga yang lahannya masuk dalam rencana pembangunan Flyover Gedangan. Mereka menyimak penjelasan Pemkab Sidoarjo, di tengah kekhawatiran soal pembebasan lahan.

Pemkab Sidoarjo mencoba membawa pesan yang menenangkan: proyek ini disebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga upaya mengurai kemacetan kronis yang selama bertahun-tahun membelit kawasan Gedangan.

Bupati Sidoarjo H. Subandi hadir langsung didampingi Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), Kepala Dinas Perkim CKTR, camat, kepala desa, hingga sejumlah instansi terkait.

Juga dari perwakilan BPN, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, dan Dandim 0816 Sidoarjo turut mengikuti jalannya sosialisasi.

Pemkab Sidoarjo menargetkan proses pembebasan lahan tuntas pada akhir 2026. Sedangkan pembangunan fisik Flyover Gedangan direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.

Bagi masyarakat Gedangan, proyek ini bukan sekadar pembangunan jalan layang. Perempatan Gedangan selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan paling padat di Sidoarjo, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.

Arus kendaraan dari arah Surabaya, Sidoarjo kota, hingga kawasan industri kerap menumpuk di simpang tersebut.

Bupati Subandi menegaskan Flyover Gedangan menjadi salah satu program prioritas daerah yang juga telah mendapat dukungan pemerintah pusat.

“Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua akan diganti sesuai penilaian appraisal tertinggi tanpa makelar. Pemkab juga tidak bisa memengaruhi, dan nilai tertinggi yang akan digunakan. Kalau Bapak/Ibu membantu, kami juga akan membantu panjenengan semua,” ujar Subandi di hadapan warga.

Ia juga memastikan masyarakat tidak akan dibebani pajak maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses pembebasan lahan.

Pemerintah meminta warga mulai menyiapkan dokumen kepemilikan tanah, data bangunan, hingga tanaman yang berada di atas lahan terdampak agar tahapan administrasi berjalan lebih cepat.

Selain itu, warga diminta aktif berkoordinasi dengan kepala desa dan camat untuk memperlancar proses pendataan dan verifikasi lahan.

Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo, M. Makhmud, menjelaskan bahwa tahapan pengadaan tanah akan dimulai dari proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Tahap pelaksanaan nantinya mencakup pengukuran lahan, inventarisasi data fisik dan yuridis, penilaian appraisal independen, hingga pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Menurutnya, Flyover Gedangan diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang selama ini menjadi persoalan utama di kawasan tersebut.

Tak hanya soal lalu lintas, proyek ini juga diyakini membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Jalan Raya Gedangan.

Kelancaran mobilitas dinilai akan mendukung aktivitas perdagangan dan usaha warga yang selama ini ikut terdampak kemacetan.

Makhmud menambahkan, berdasarkan kajian teknis Detail Engineering Design (DED), trase flyover mengalami pergeseran ke sisi timur. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan efisiensi anggaran, kondisi tanah, hingga dampak sosial terhadap masyarakat.

“Ada penghematan waktu, efisiensi anggaran, dan pergeseran trase ke sisi timur merupakan pertimbangan teknis DED Flyover Gedangan dan hasil geometrik BBPJN menunjukkan sisi timur memiliki daya dukung tanah dan kondisi topografi yang lebih ideal untuk struktur bawah jembatan serta bidang yang terdampak lebih sedikit,” jelasnya.

Ia menyebut total luas pembebasan lahan mencapai 45.822 meter persegi dengan jumlah terdampak sebanyak 89 kepala keluarga. Sebagian lahan yang masuk trase proyek juga merupakan aset milik negara seperti Polsek, Puskesmas, PDAM, dan PT KAI.

Di tengah antusiasme pembangunan, sosialisasi tersebut sekaligus menjadi awal dari proses panjang yang akan dijalani warga terdampak.

Namun bagi sebagian masyarakat Gedangan, harapan akan berkurangnya kemacetan tampaknya mulai terasa semakin dekat. (anto)

3

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini