IM.com – Perang kapital pengusaha tambang ikut meramaikan kontestasi Pilpres 2019. Tak bisa dipungkiri, suntikan modal segar dan melimpah merupakan sumber dana besar bagi dua pasang capres-cawapres yang boleh jadi menjadi salah satu faktor penentu untuk memenangkan perolehan suara.
Oligarki pengusaha tambang yang berada di pusaran pasangan calon (paslon) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat sorotan tajam dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Bukan soal lain, Jatam merasa cemas apabila kekuatan modal para taipan tambang itu akanmemberi warna lain bagi kebijakan kedua pasangan kandidat terkait isu lingkungan hidup.
“Oligarki tambang melekat pada kedua calon,” kata Koordinator Jatam Merah Johansyah dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (11/2/2019).
Beranjak dari pandangan itu, isu lingkungan yang digadang kedua pasang capres menjadi tidak relevan lagi. Merah menyebutkan, suntikan pendanaan modal dari para taipan tambang untuk kedua pasangan capres-cawapres tentu tidak sedikit, bisa mencapai triliunan rupiah.
Ia merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015. Untuk pemilihan kepala daerah di level bupati/walikota saja, rata-rata kebutuhan pendanaan politik mencapai Rp 20-30 miliar.
Sedangkan untuk gubernur mencapai Rp 100 miliar. Padahal, rata-rata besaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari kandidat bupati/walikota atau gubernur hanya di kisaran Rp 6-7 miliar.
“Apalagi untuk kelas capres-cawapres. Tentu jauh lebih besar,” cetus Merah.
Taipan Tambang Penyumbang Dana Kampanye Terbesar
Analisa yang disampaikan Jatam bukan tanpa dasar. Merah menyebutkan, sokongan dana kampanye cukup fantastis untuk pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf berasal dari pengusaha yang banyak berafiliasi dengan taipan pertambangan.
Catatan Jatam, bos TBIG (Tower Bersama Infrastructure Group) dan PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama itu sudah menyokong 86 persen dari total dana kampanye yang dikantongi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Untuk diketahui, TBIG juga bermain di level bupati dan walikota.
Catatan Jatam, bos TBIG (Tower Bersama Infrastructure Group) dan PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama Wahyu Sakti Trenggono merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf punya jaringan kuat di kelompok taipan tambang. Ia juga menjabat Komisaris Utama
PT Merdeka Copper Gold Tbk, induk perusahaan salah satu tambang besar di Banyuwangi.
Dua grup perusahaan milik Trenggono juga sudah menyokong 86 persen dari total dana kampanye yang dikantongi -Ma’ruf.
Untuk diketahui, TBIG juga bermain di level bupati dan walikota. Perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi itu tersangkut perkara suap terkait perizinan pendirian tower di Kabupaten Mojokerto.
Kasus ini telah yang menyeret Bupati nonaktif Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa ke penjara dengan vonis 8 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Surabaya. (Baca: MKP hanya Dihukum 8 Tahun Penjara dan Kembalikan Rp 2,75 Miliar).
Perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi itu tersangkut perkara suap terkait perizinan pendirian tower di Kabupaten Mojokerto. Kasus ini telah yang menyeret Bupati nonaktif Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa ke penjara dengan vonis 8 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Surabaya. (Baca: MKP hanya Dihukum 8 Tahun Penjara dan Kembalikan Rp 2,75 Miliar).
Adapun petinggi TBIG yang terlibat, yakni Ockyanto selaku Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG) baru menjalani sidang. Ia didakwa pasal 5 ayat 1 huruf a dan pasal 13 UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
Sejumlah pengusaha tambang lain yang berada di lingkaran kedua pasangan calon dari informasi yang dibagikan Jatam juga tak bisa dipandang sebelah mata. Pemilik Toba Bara, Luhut Binsar Pandjaitan, yang dikenal sangat dekat dengan capres incumbent, Jokowi inini merupakan bagian dari Tim Bravo 5 yang anggota lainnya merupakan pihak terafiliasi Komisaris Toba Sejahtera, Toba Fachrur Razi dan Suaidi Marasabessy.
Kekuatan modal dari perusahaan ini cukup membuat terperangah. Tak tanggung-tanggung, Toba Group tercatat meninggalkan 36 lubang tambang yang membahayakan masyarakat.
Selain itu, dalam catatan Jatam ada juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang terkait PT Emas Mineral Murni dan Oesman Sapta Oedang yang memiliki PT Karimun Granite di Karimun. Lalu, ada juga nama Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam pemilik Johnlin Group.
Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam bisnis batu bara dan emas juga terafiliasi dalam Kalla Arebama yang merupakan bagian Kalla Group. Begitu juga Hary Tanoesoedibjo lewat PT Nuansacipta Coal Investment, mantan Bendahara TKN Jusuf Hamka yang pernah menjadi Komisaris Independen PT Indocement Tbk, hingga Aburizal Bakrie lewat beberapa perusahaan.
Sementara di sisi pasangan nomor 02, nama cawapres Sandiaga Uno tentu tak asing sebagai pengusaha yang besar dari bisnis pertambangan. Sandiaga juga berafiliasi dengan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Saham Merdeka dimiliki perusahaan Sandiaga yakni Saratoga, sedangkan Trenggono merupakan Komisaris Merdeka. Di sinilah Trenggono nampak memainkan peran di dua kubu.
Untuk diketahui, saham Merdeka dimiliki perusahaan Sandiaga yakni Saratoga. Melalui anak usahnya, PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo, Merdeka Cooper telah mengeruk tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi.
“Sebanyak 70 persen dana kampanye pasangan nomor urut 02 bersumber dari perusahaan tambang itu dan afiliasinya,” ungkapnya.
“Sebanyak 70 persen dana kampanye pasangan nomor urut 02 bersumber dari perusahaan tambang itu dan afiliasinya,” ungkapnya.
Selain Sandiaga, nama lain yang disebut Jatam adalah Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus tersebut merupakan pemilik Nusantara Energy Rosources yang diduga terlibat perebutan tambang batu bara dengan Churchill Mining dan Ridlatama.
Masih di kubu paslon 02, Jatam mencatat ada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang merupakan Ketua Umum Partai Berkarya. Kemudian, pengusaha minyak dan gas (migas) Maher Al-Gadrie yang memimpin Korel Group hingga adik Prabowo yakni Hasjim Djojohadikusumo yang sempat memiliki tambang PT Batu Hitam Perkasa.
Ada juga tiga mantan pejabat di lingkaran 02 terkait pertambangan. Dari catatan Jatam, yang pertama adalah Sudirman Said yang mengevaluasi penerbitan izin usaha pertambangan minerba. Kedua adalah mantan Kepala Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan yang istrinya memiliki usaha pengerukan baru bara di Berau. Berikutnya adakah Zulkifli Hasan yang mengeluarkan penurunan status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas sebagai awal aktivitas Bumi Suksesindo.
“Pertanyaannya, pemilu nanti untuk siapa karena bagi keselamatan rakyat tidak ada manfaatnya,” ujar Merah merujuk bisnis energi kotor para pengusaha tersebut. (im)
