Sebelum longmarch menuju Balaikota dan Gedung DPRD Kota Mojokerto, massa aksi dari Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Mojokerto yang menolak kenaikan harga BBM, memblokade jalan nasional Surabaya-Mojokerto di Simpang 5 Kenanten, Puri, Rabu (7/9/2022).

IM.com – Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan BBM di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto diwarnai kericuhan, Rabu (7/9/2022). Massa yang kecewa terhadap Walikota Ika Puspitasari, terlibat gesekan dengan aparat pengamanan.

Ketegangan itu dipicu luapan kecewa dan kekesalan mahasiswa terhadap Walikota Ika Puspitasari yang enggan menemui mereka. Sehingga massa mulai emosi dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat.

Massa dari Aliansi Mahasiswa Mojokerto dan Cipayung Plus meminta agar Walikota Mojokerto perwakilan DPRD keluar menemui massa aksi. Karena tak ditanggapi, koordinator meneriakkan komando untuk merangsek melewati pagar betis aparat.

Gesekan pun tak terhindarkan yang menyebabkan seorang mahasiwa terkena pukulan petugas. Massa juga adu mulut di tengah kerumanan dengan para petugas kepolisian. Sementara barisan belakang membuat barisan melingkar dan membakar ban bekas.


“Kita kecewa, ibu walikota belum pernah hadir saat kita demo, yang menemui selalu perwakilan, Sekda Kota, sebenarnya kita kurang puas,” tandas Ketua Umum PC PMII Mojokerto, Ahmad Rofi’i.

Ia menegaskan, sangat kecewa dengan Walikota Mojookerto, karena selama ini berkali-kali melakukan demonstrasi tidak pernah ditemui. Rofi’i menandaskan, jika tuntutan mahasiswa ini tidak dipenuhi, maka akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan membawa lebih banyak massa.

“Jika tidak segara ditindak lanjuti, maka kita akan kembali dengan membawa massa yang lebih banyak lagi,” tandasnya.

Ketegangan mulai mereda setelah Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaidi Malik, dan Sekertaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo keluar menemui perwakilan massa.

Pihak kepolisian menerjunkan personel gabungan di sejumlah titik untuk mengamankan jalan aksi unjuk rasa mahasiswa hari ini. Dalam pengamanan, polisi juga menyiagakan sejumlah kendaraan taktis seperti water canon yang di tempatkan di dalam Kantor Pemkot Mojokerto.

Sebelum berorasi di depan Kantor Pemkot aksi demontrasi mahasiswa ini sempat memblokade jalan nasional Mojokerto-Surabaya. Tepatnya di simpang lima jalan ByPass, Kenanten, Mojokerto.

Mereka berteriak dan membantangkan spanduk penolakan kenaikan BBM. Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.

Meski tak berlangsung lama, aksi demonstrasi sempat menyebabkan arus kendaraan dari arah Surabaya menuju Jombang maupun sebaliknya tersendat. Sebelum akhirnya, massa melakukan longmarch menuju kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto.

Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Mojokerto, Ahmad Rofi’i mengatakan, tujuan dari memblokade jalan adalah untuk mengajak seluruh masyarakat turut menolak kenaikan BBM.

“Tadi kita upayakan berhenti di jalan Bypas karena ingin mengajak masyarat menolak kenaikan BBM yang dampaknya memberatkan masyarakat bawah,” katanya pada wartawan di tengah aksi demo.

Ia menilai, naiknya BBM jenis pertalite dan solar dapat membuat harga komoditas pangan juga mengalami kenaikan.

“Menolak kenaikan BBM karena dirasa memberatkan masyarakat kaum bawah, apalagi dampak kenaikan BBM dapat membuat harga sembako atau kebutuhan pokok juga naik. Seperiti telor dan beras,” ungakapnya.

Selain itu, ia juga mendesak Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulayani agar turun daei jabatannya. Mahasiswa Institut KH Abdul Chalim (IKHAC) itu menyebut, adanya kenaikanan harga mebuktikan BBM Sri Mulyani tidak berhasil mengelolah keuangan negara.

“Kita menuntut ibu Menteri Keuangan Sri Mulayai untuk mundur dari jabatannya, karena beliau tidak bisa mengelolah keuangan negara dengan baik. Kurs rupiah saja naik, harga BBM katanya mau diturunkan kok sekarang dinaikkan,” jelasnya.

Selain itu, Rofi’i juga menolak adanya bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 150 per keluarga penerima manfaat (KPM) tiap bulan. Untuk mengganti subsidi BBM. Menurutnya, BLT tersebut membuat masyarakat tidak kreatif.

“Masyarakat kalau diberikan BLT terus tidak bisa lebih kreatif. Maka masyarakat harus dibekali keterampilan, tidak hanya diberikan bantuan saja. Kita menuntut pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang luas dengan upah yang layak,” ujarnya. (cw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here