inilahmojokerto.com – Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Mojokerto Raya menunjukkan ketahanan yang cukup solid pada Triwulan I Tahun 2026.
Fluktuasi nilai tukar, ketidakpastian suku bunga internasional, hingga konflik geopolitik yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia menjadi latar besar yang membayangi perjalanan fiskal di awal tahun ini.
APBN tetap memainkan perannya sebagai shock absorber—peredam gejolak sekaligus bantalan fiskal—untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya tahan masyarakat.
Hal ini menjadi benang merah dalam Press Conference Kinerja APBN Triwulan I Tahun 2026 yang digelar Kemenkeu Satu Mojokerto Raya, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar forum penyampaian angka, melainkan ruang transparansi dan edukasi publik mengenai bagaimana negara mengelola pendapatan dan belanja di daerah.
Wilayah Mojokerto Raya yang mencakup Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang menjadi cerminan penting dinamika fiskal regional.
Kepala KPPN Mojokerto, Sri Martini, membuka konferensi dengan memaparkan gambaran umum kinerja belanja negara. Ia menekankan bahwa berbagai program prioritas pemerintah tetap dijalankan untuk menjaga pertumbuhan sektor riil, meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal yang tidak ringan.
Selanjutnya, Kepala KPP Pratama Mojokerto Muh. Yusri Abas dan Kepala KPP Pratama Jombang Ahmad Fudholi mengulas sisi pendapatan negara.
Mereka menyoroti tantangan pengumpulan pajak di tengah perlambatan ekonomi serta adaptasi terhadap implementasi aplikasi Coretax yang masih terus berkembang.
Secara angka, kinerja pendapatan negara Mojokerto Raya hingga Triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp0,28 triliun atau 13,69 persen dari target Rp2,03 triliun.
Angka ini mengalami kontraksi tipis sebesar -0,34 persen secara year-on-year. Penerimaan pajak menyumbang Rp0,24 triliun atau 12,41 persen dari target, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp0,03 triliun atau 54,49 persen dari target yang ditetapkan.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp1,49 triliun atau 25,58 persen dari total pagu Rp5,83 triliun.
Belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp0,41 triliun (16,67 persen) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp1,09 triliun (31,96 persen).
Angka ini menunjukkan bahwa fungsi distribusi APBN tetap berjalan untuk mendukung pembangunan daerah.
Menutup konferensi, disampaikan bahwa tantangan fiskal ke depan masih akan diwarnai ketidakpastian global dan kebutuhan optimalisasi penerimaan negara.
Strategi yang disiapkan mencakup penguatan kepatuhan pajak, optimalisasi PNBP, serta percepatan belanja yang berkualitas dan tepat sasaran.
Seluruh satuan kerja di Mojokerto Raya diharapkan terus menjaga kualitas pelaksanaan anggaran sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga APBN dapat terus menjadi instrumen yang kredibel, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (anto)
.
