IM.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya membuat lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dapat langsung terserap di dunia kerja. Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kompetensi dan menyiapkan magang bagi siswa agar siap menjadi calon tenaga kerja terampil.
Dalam upaya tersebut, Pemkab menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menjembatani kerjasama dengan 900 perusahaan di Kabupaten Mojokerto yang produktif menyerap tenaga kerja. Tak hanya itu, pemda juga meminta Kadin untuk melakukan profile matching terkait dengan penyiapan magang yang dimulai dari pihak sekolah kemudian berlanjut dengan perusahaan yang membutuhkan.
“Kita membantu anak-anak kita link and match sebagai calon tenaga kerja baru. Kita siapkan calon tenaga kerja ini memiliki keterampilan dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS), Jumat (9/9/2022).
Rakor MKKS dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan tentang keputusan izin operasional serta pengelolaan data di satuan pendidikan masing-masing. Rapat yang berlangsung selama dua hari ini diikuti sedikitnya 53 kepala SMK Swasta (SMKS) se-Kabupaten Mojokerto.
Rapat diawali dengan penyerahan trofi oleh Bupati Mojokerto kepada kepala SMKS Raden Rahmat dan kepala SMKS Raudlatul Nasyihin yang telah mencetak lulusan pelajar dengan jumlah terbanyak masuk dunia kerja. Bupati Ikfina mengatakan, SMKS ini merupakan lembaga pendidikan yang dituntut dapat menyiapkan calon tenaga kerja dari lulusannya.
“Maka, Pemda dan SMKS ini harus terus berkoordinasi untuk menyiapkan lulusan yang siap masuk dunia kerja,” terang Ikfina dalam sambutannya di hotel Arayanna, Trawas.
Ikfina menyebut, idealnya para siswa lulusan SMK ini sudah siap untuk bekerja. Meski demikian, fakta dilapangan para lulusan SMK ketika mendaftar ke perusahaan-perusahaan industri belum tentu langsung bisa diterima kerja.
“Berarti ini adalah hal yang memang perlu disambungkan, apalagi bagi pemerintah ketika banyak perusahaan industri, para perusahaan ini akan menerima tenaga kerja yang tentunya berasal dari wilayah dimana perusahaan itu berada,” ujarnya
Bupati menyampaikan, terkait izin operasional sekolah yang belum mengantongi izin PBB, Ikfina meminta, pihak sekolah harus segera melakukan pengecekan, dan memastikan gedung sekolah tersebut tidak berdiri di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau di atas lahan sawah dilindungi (LSD).
“Jika gedung sekolah berdiri di atas LSD atau LP2B, tolong segera kirim surat kepada saya untuk minta dikeluarkan dari LSD. Kita akan kita fasilitasi,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Ketua MKKS SMKS, Faiz Sholichin, juga Kepala Sekolah SMKS Pesantren Terpadu ini mengatakan, selain meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bagi kepala SMKS se-Kabupaten Mojokerto, Rakor kali ini juga untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, khususnya Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Pemerintah
“Semoga dengan terlaksananya kegiatan Rakor MKKS ini bisa menjadi Salah Satu MKKS percontohan skala Nasional,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Cabang Dinas Kabupaten/Kota Mojokerto, Trisilo Budi Prasetyo, Ketua MMKS SMKS, Arif.S Wahyudi, Koordinator Pengawas SMK, Kholiq, Ketua MKKS SMKS Jombang, Arief Sugiharto. (im)
