Bupati Ikfina Fahmawati dan DPRD tiga raperda dalam Rapat Paripurna di Graha Wichesa, Gedung Dewan, Sabtu (10/9/2022).

IM.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan pimpinan DPRD menandatangani tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna, Sabtu (10/9/2022). Selain Perubahan APBD 2022, lembaga eksekutif dan legislatif juga menyetujui pengesahan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 disahkan menjadi Perda.

Bupati Ikfina menjelaskan, persetujuan bersama terhadap kedua Raperda telah melalui tahap pembahasan bersama yang intensif. Kedua pihak, Pemkab maupun DPRD telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyusun kedua regulasi tersebut.

“Pada akhirnya dengan didorong semangat kerja sama dan koordinasi yang baik kita dapat menyelesaikannya dengan lancar,” ungkap Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, dalam sambutannya, di ruang rapat Graha Wichesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Jl R.A Basuni, Sooko, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (10/9/2022) siang.

Turut hadir, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya, Bupati Ikfina Fahmawati dan Ketua DPRD Ayni Zuroh beserta pimpinan dewan menekan dokumen persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD 2022 untuk disahkan menjadi perda.


Baca: Bupati Ikfina dan Pimpinan DPRD Tandatangani Raperda P-APBD 2022

Ikfina mengatakan, Raperda tentang PMD pada BUMD ini telah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 188/31453/013.2/2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.

“Menindaklanjuti hasil fasilitasi tersebut, materi muatan Raperda dimaksud telah dilakukan penyempurnaan bersama dengan DPRD,” terangnya.

Melalui PMD, Ikfina berharap dapat mewujudkan pengembangan usaha serta penguatan struktur permodalan pada BUMD. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap keberadaan BUMD sehingga mampu meningkatkan daya saing serta iklim usaha di Daerah.

“Oleh karena itu, dengan disetujuinya Raperda tentang PMD pada BUMD untuk ditetapkan menjadi Perda, kami optimis akan dapat mendukung BUMD yang lebih maju dan berkembang sehingga bermanfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara, Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024, berdasar pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 9 September 2022 Nomor 188/34462/ 013.2/2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, terhadap Raperda ini, telah dilakukan penyempurnaan baik dari segi substansi maupun redaksional sesuai hasil fasilitasi.

Sebagaimana telah disampaikan Bupati Mojokerto dalam Nota Penjelasan sebelumnya, bahwa kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memerlukan penyediaan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga dalam menjaga keseimbangan penyediaan atau pengalokasian dana pada APBD perlu dibentuk dana cadangan daerah.

“Dengan diberikannya persetujuan bersama terhadap penetapan Raperda ini tentunya upaya kita bersama untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis niscaya akan terwujud,” pungkasnya. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here