inilahmojokerto.com – Pemerintah Kota Mojokerto memperkuat validitas data kependudukan dan perlindungan sosial untuk mencegah bantuan pemerintah salah sasaran.
Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terintegrasi dengan data Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, pembenahan data menjadi penting karena berbagai program pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga perbaikan rumah, membutuhkan data penerima yang akurat.
Hal itu disampaikan Ning Ita, sapaan Ika Puspitasari, saat evaluasi IKD dan Perlinsos bertema Optimalisasi Data IKD dan Perlinsos untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Prajuritkulon, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, penggunaan IKD tidak sekadar menggantikan identitas fisik dengan sistem digital. Data kependudukan yang lebih mutakhir juga menjadi dasar penting dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah.
“Sekarang identitas kependudukan diarahkan dalam bentuk digital. Tujuannya jelas memudahkan masyarakat karena penyimpanannya tidak perlu membawa dokumen fisik, cukup menggunakan gadget,” kata Ning Ita.
Ia menambahkan, data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan untuk memastikan program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.
Di Kota Mojokerto, sekitar 40 persen dari total 142 ribu penduduk menjadi sasaran berbagai program bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Karena itu, Pemkot Mojokerto terus melakukan penertiban data melalui digitalisasi Perlinsos yang ditautkan dengan IKD.
Ning Ita mengungkapkan masih ditemukan persoalan dalam data penerima bantuan, termasuk warga yang telah meninggal namun masih tercatat sebagai penerima bansos. Sebaliknya, ada pula warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam data penerima.
“Seringkali orang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bansos. Ada juga yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima. Ini yang sedang ditertibkan melalui Perlinsos digital yang ditautkan dengan IKD,” ujarnya.
Pemkot Mojokerto selanjutnya mendorong kolaborasi antara pemerintah, kelurahan, masyarakat hingga tingkat RT dan RW untuk memperbarui data secara berkala.
Dengan data kependudukan dan perlindungan sosial yang semakin akurat, pemerintah berharap penyaluran bantuan serta pelaksanaan program pendidikan, kesehatan dan pembangunan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
