IM.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) tahun 2023 secara virtual yang dibuka Presiden Joko Widodo, Rabu (14/6/2023). Rapat ini bertujuan mengoptimalkan pengawasan dalam rangka meningkatkan produktivitas menuju Indonesia Emas 2045.
Misi tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam pembukaan rakornas yang meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku penyelenggara agar melakukan pengawasan berorientasi pada hasil. Hal ini dapat menunjang fokus kerja pemerintah dalam upaya meningkatan produktivitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini bukan hal yang mudah, angka-angkanya sudah ada tapi tantangannya tidak gampang. Kita tahu situasi global, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung,” kata Presiden Jokowi dalam Rakornas Wasin 2023 di Kantor BPKP, Jakarta Timur.
Arahan Jokowi sejalan dengan tema Rakornas Wasin 2023 yakni ‘Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi’. Rapat ini diikuti 2.718 peserta yang terdiri dari Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D), Direksi dan Satuan Pengawasan Intern BUMN, serta pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L/D dan Pemeriksa Eksternal.
Bupati Ikfina Fahmawati mengikuti Rakornas Wasin secara virtual di Command Center, Pemkab Mojokerto. Ia didampingi Sekdakab Teguh Gunarko.
Jokowi memaparkan situasi di sejumlah negara saat ini sedang mengalami masa sulit. Ia menyebut, ada 96 negara masuk pasien (IMF), hal itu menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit.
“Oleh sebab itu, setiap rupiah yang dibelanjakan, mulai dari dana APBN, APBD, maupun BUMN, semuanya harus produktif,” jelasnya.
Jokowi menyebut, hal itu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dinilainya tidak mudah. Maka, kepala negara mengingatkan agar para pegawai BPKP menjalankan tugasnya secara baik dan maksimal.
“Di sinilah pentingnya peran pengawasan, kenapa saya juga sering cek ke lapangan? saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan sampai betul-betul ke rakyat, masyarakat,”
“Jika tidak dicek langsung, hati-hati kita lemah di situ. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan ke prosedurnya, tapi orientasinya ke hasilnya apa,” lanjutnya.
Jokowi menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, banyak APBD yang berpotensi tidak optimal. Orang nomor satu di Indonesia ini juga mengingatkan BPKP untuk betul-betul mengawasi anggaran pemerintah agar lebih produktif lagi.
“Sekali lagi perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris, jangan sampai ada data yang ditutup-tutupi, kalau memang ada yang salah tunjukkan keasalahan, cara memperbaiki seperti apa,” pungkasnya. (im)
