IM.com – Sebanyak aparatur sipil negara (ASN) formasi tahun 2024 menerima petikan Surat Keputusan (SK) Walikota Mojokerto. Mereka terdiri dari 14 PNS dan 105 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
SK diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari kepada perwakilan CPNS dan PPPK di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Jumat (25/4/2025). Walikota mengucapkan selamat sekaligus menekankan bahwa status sebagai ASN bukan sekadar jabatan melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keikhlasan.
“Perlu saya garis bawahi di sini, jabatan merupakan amanah yang dipercayakan dan wajib dipertanggungjawabkan. Tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat Kota Mojokerto, tetapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tutur Ika Puspitasari.
Acara penyerahan SK juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, Kepala BKN Kantor Regional II Surabaya, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto dan para Kepala Perangkat Daerah. Walikota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang dilandasi oleh nilai ketulusan dan keikhlasan.
“Penerimaan SK yang Saudara terima jadikan semangat yang lebih besar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan,” tegasnya.
Baca Juga: Bupati Albarra Serahkan SK Pengangkatan 85 PNS dan 347 PPPK Pemkab Mojokerto
Pada kesempatan ini Ning Ita juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap lingkungan kerja baru, terutama bagi PPPK yang mengalami perubahan lokasi penugasan. Menurutnya, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi menjadi kunci untuk dapat segera berkontribusi secara optimal.
“Segera pahami tupoksi di tempat Anda ditugaskan. Bangun sinergi dan kolaborasi, baik secara internal maupun eksternal. Kuatkan kerja sama dan solidkan sinergi untuk menciptakan good governance di Kota Mojokerto,” pesannya.
Selain itu, Ning Ita mengingatkan para ASN untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN atau core values “BerAKHLAK”, serta melaksanakan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan harus lincah dan cepat serta mampu memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
