IM.com – Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) pada 30 April 2025 menjadi momentum Pemerintah Kota Mojokerto untuk membangkitkan semangat transparansi akses informasi publik. Hal itu dilakukan melalui serangkaian kegiatan edukatif kepada masyarakat, terutama generasi muda.
Pemkot Mojokerto menyebarkan informasi edukatif secara masif melalui berbagai sarana siaran di ruang-ruang publik. Antara lain lewat metode ledang atau siaran keliling dengan videotron, pemasangan baliho informatif di sejumlah titik strategis, pembagian flyer, serta kampanye langsung di ruang-ruang publik.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terlebih di era digital saat ini. Maka, peringatan HKIN tahun 2025 ini menjadi momen penting bagi pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Di era digital seperti sekarang, keterbukaan informasi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Oleh karena itu, memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2025, sebuah momen penting bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk seluruh masyarakat,” kata Ika Puspitasari.
Walikota yang akrab disapa Ning Ita ini juga menekankan komitmen Pemkot Mojokerto untuk terus membuka ruang transparansi dalam berbagai lini pemerintahan. Mulai dari pelayanan publik, data pembangunan, hingga anggaran daerah.
“Semua bisa diakses, semua bisa dikawal bersama. Karena kami percaya, informasi yang terbuka akan melahirkan kepercayaan. Dan dari kepercayaan, kita bisa bangun kota ini lebih baik, lebih inklusif, dan pastinya lebih melek digital,” jelasnya.
Ning Ita juga mengajak seluruh warga Kota Mojokerto, untuk aktif terlibat dalam pembangunan dengan memanfaatkan keterbukaan informasi yang tersedia. Serta mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru nusantara yang terbuka akuntabel dan partisipatif.
“Dengan kampanye ini, Pemerintah Kota Mojokerto berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi jargon. Akan tetapi menjadi budaya bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel,” pungkasnya. (imo)
