InilahMojokerto.com – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengingatkan seluruh perangkat desa dan aparatur kecamatan agar lebih cermat dalam mengawal program pembangunan maupun penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, akurasi data dan koordinasi yang baik menjadi kunci agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Hotel Royal Trawas, Selasa (23/6-2026).
Dalam arahannya, Bupati Al Barra menyoroti masih adanya usulan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menilai hal itu terjadi karena kurang optimalnya komunikasi antara kepala dusun, pemerintah desa, dan pihak kecamatan.
Bupati mencontohkan adanya pengajuan perbaikan jalan dari sebuah desa yang setelah dilakukan survei ternyata masih dalam kondisi baik. Sebaliknya, terdapat jalan rusak di salah satu dusun yang justru tidak masuk dalam daftar usulan pembangunan.
“Karena itu saya minta kepala dusun aktif berkoordinasi dengan kepala desa. Jangan sampai kebutuhan yang benar-benar mendesak justru terlewat, sementara yang tidak prioritas malah diusulkan,” kata Gus Barra.
Selain pembangunan fisik, Al Barra juga memberi perhatian serius terhadap validitas data penerima bantuan sosial. Ia meminta perangkat desa menjadi garda terdepan dalam memperbarui data masyarakat agar berbagai program pemerintah dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak.
Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting karena pemerintah saat ini menjalankan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI), hingga dukungan bagi pelaku UMKM melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program pemberdayaan lainnya.
Al Barra mengungkapkan, masih ditemukan penerima bantuan yang secara ekonomi sudah tergolong mampu, sementara sebagian masyarakat yang lebih membutuhkan belum masuk dalam daftar penerima.
“Pendataan dimulai dari dusun. Saya ingin bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang masuk kategori mampu masih menerima bantuan, sementara warga yang membutuhkan justru terlewat,” ujarnya.
Ia menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, pembaruan data berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus dilakukan secara berkala agar kebijakan pemerintah tetap relevan dengan kondisi riil masyarakat.
“Bisa saja ada warga yang sebelumnya tergolong miskin, kemudian kondisi ekonominya meningkat karena memiliki usaha atau sumber pendapatan baru. Sebaliknya, ada juga yang mengalami penurunan ekonomi. Data harus terus diperbarui mengikuti perkembangan tersebut,” jelasnya.
