East Java Investment Forum (EJIF) 2026,, Forum yang diikuti kepala daerah se-Jawa Timur itu menjadi momentum penting dalam menyusun strategi percepatan investasi di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.

InilahMojokerto.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus memperkuat posisi daerah sebagai tujuan investasi di Jawa Timur. Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (25/6/2026).

Forum yang diikuti kepala daerah se-Jawa Timur itu menjadi momentum penting dalam menyusun strategi percepatan investasi di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.

Pelaksanaan HLM tahun ini juga ditandai dengan peluncuran East Java Investment Forum (EJIF) 2026, sebuah platform promosi investasi yang diharapkan mampu menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di berbagai daerah di Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa investasi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi agar berbagai proyek strategis dapat direalisasikan lebih cepat.

Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menghadiri East Java Investment Forum 2026 di Surabaya. Forum ini menjadi langkah strategis memperkuat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan akses pembiayaan usaha di Jawa Timur.

Menurut Khofifah, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi investor adalah kepastian lahan dan kesesuaian tata ruang. Oleh sebab itu, sinkronisasi perencanaan wilayah serta percepatan penyediaan kawasan investasi menjadi agenda prioritas pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota.

“Ekosistem investasi harus dibangun bersama dengan komitmen yang kuat sehingga investor memperoleh kepastian dan kenyamanan dalam berusaha,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Pemprov Jawa Timur memetakan empat fokus utama untuk meningkatkan daya saing investasi daerah. Pertama, harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan strategis. Kedua, percepatan pembangunan kawasan industri dan infrastruktur pendukung. Ketiga, penguatan promosi investasi melalui proyek-proyek siap tawar atau Investment Project Ready to Offer (IPRO). Keempat, penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif dan bebas hambatan.

Strategi tersebut dinilai penting untuk menjaga tren investasi Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

Selain membahas investasi, forum juga menyoroti peran TP2ED dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan, hilirisasi industri, dan peningkatan nilai tambah ekonomi lokal.

Khofifah mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED. Pemerintah provinsi berharap seluruh daerah segera melengkapi pembentukan tim tersebut agar percepatan pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih optimal.

Aspek lain yang mendapat perhatian adalah perluasan akses keuangan bagi pelaku usaha. Melalui TPAKD, pemerintah mendorong peningkatan akses pembiayaan formal bagi UMKM, petani, nelayan, peternak, dan sektor produktif lainnya.

Upaya tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas usaha masyarakat sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru di daerah.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat.

“Tidak hanya usaha konvensional, usaha non-konvensional juga akan didata sehingga menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih lengkap untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menilai sinergi antara Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perpanjangan kerja sama antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan DPMPTSP dari 38 kabupaten/kota. Kesepakatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan investasi sekaligus menciptakan iklim usaha yang semakin kompetitif di Jawa Timur.

Bagi Kabupaten Mojokerto, forum ini menjadi peluang untuk memperluas jejaring investasi dan membuka ruang promosi bagi berbagai potensi unggulan daerah yang siap dikembangkan bersama investor.

3

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini