IM.com – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memperluas cakupan perlindungan sosial bagi warganya. Tahun 2021 ini, jaminan kesehatan diberikan kepada 1.876 tenaga keagamaan.
Ribuan tenaga keagamaan yang diikutkan dalam program kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut yakni 778 guru TPQ, muadzin dan tenaga kebersihan masjid sebanyak 93 orang dan takmir mushola 284 orang. Kemudian petugas yang memandikan jenazah 254 orang, penjaga makam sebanyak 65 orang, guru sekolah minggu sebanyak 120 orang dan koster 26 orang.
“Total lebih dari 2600-an yang kami cover dengan jaminan kematian sebagai dana pensiun pada mereka yang telah mencurahkan energi, pikiran dan waktunya secara sukarela membantu Pemerintah Kota Mojokerto,” kata Wali Kota Mojokerto, Selasa (23/6/2021).
Baca juga: Bupati Ikfina Serahkan JKN-KIS untuk Perangkat Desa dan Keluarga
Walikota yang akrab disapa Ning Ita mengatakan, Pemkot Mojokerto telah membuat regulasi untuk mengatur pemberian jaminan serta bantuan sosial kepada pada tenaga keagamaan sejak 2020 lalu. Sebelumnya, di tahun tersebut, program tersebut telah diberikan kepada 872 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Ning Ita menjelaskan, regulasi tersebut dalam bentuk bantuan iuran daerah, yakni iuran kepesertaan Jaminan Sosial yang didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemkot Mojokerto yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah dan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada mereka, kami bentuk dalam sebuah regulasi yang mulai diterapkan tahun 2020 lalu,” ucapnya.
Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan selama ini, Pemerintah Mojokerto masuk nominasi 10 besar pada Paritrana Award 2020. Kota Mojokerto menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang mewakili Provinsi Jawa Timur pada penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award 2019 yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Walikota berharap, jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan dimanfaatkan bagi peserta yang memiliki putra putri masih sedang dalam pendidikan.
“Itu fokusnya diutamakan untuk biaya keberlanjutan pendidikan putra-putrinya. Jangan sampai dengan meninggalnya si pencari nafkah ini, pendidikan putra putrinya terputus di tengah jalan. Karena kami ingin sumber daya manusia Kota Mojokerto ke depan memiliki peningkatan kualitas dan angka lamanya sekolah meningkat,” cetusnya.
Menurutnya, ketua RT dan ketua RW serta tenaga keagamaan merupakan ujung tombak yang selama ini bekerja secara sukarela untuk pemerintah Kota Mojokerto. Mereka memiliki fungsi informatif dan edukatif di lingkungannya.
“Mereka sebagai figure juga berperan mensukseskan program-program Pemkot. Dengan kepemimpinannya, mereka menunjukkan keteladannya dalam kegiatan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Mereka merupakan tonggak di akar rumput karena telah membantu mensosialisasikan program Pemkot,” tukasnya. (im)
