IM.com – Dunia pendidikan kabupaten/kota Mojokerto, kembali bersinar. Utamanya di jenjang SMA/SMK/MA. Itu terlihat ketika bergulirnya kursi kepemimpinan di Dinas Pendidikan. Terhitung (30/9-2017) lalu, Drs. Arif Khamzah, M.Si. digantikan Mariyono, S.Sos. sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto. Mariyono, sebelumnya menjabat di kursi se-level di Madura.
Secara langsung maupun tak langsung, pergantian pimpinan cabang dinas pendidikan, pasti berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di wilayah teritorialnya. Kondisi yang demikian melatarbelakangi pemikiran Mariyono untuk survive di wilayah Kab/Kota Mojokerto. Targetnya pun tak muluk-muluk namun tetap rasional dan prospektif.
“Membaca sekilas seputar besarnya potensi pendidikan di Kab/Kota Mojokerto, saya pingin mencapai target. Sementara ini target minimal saya, saat UNBK nanti mampu masuk 10 besar tertinggi di wilayah Jawa Timur,” ujar mantan bagian IT Bandiklat Jatim itu saat ditemui usai membuka acara Diklat SIM PKB di SMAN 1 Kutorejo (14/10-2017)..
Lebih jauh Mariyono menandaskan, selama ini berdasarkan info yang dianalisisnya, potensi pendidikan Kab/Kota Mojokerto amatlah besar. Hanya saja belum tersentuh secara optimal. “Selain melanjutkan program pimpinan sebelumnya, saya beserta seluruh jajaran cabang dinas pendidikan, akan berdaya upaya untuk memberikan warna. Tentunya dalam hal inovasi peningkatan kualitas pendidikannya,” imbuhnya serius.
Dalam kesempatan ini, Mardiono juga menegaskan bahwa kegiatan supervisi dan pendataan guru tidak tetap (GTT) di bulan september 2017 lalu, bukanlah pemberkasan untuk PNS/ASN. Melainkan sebuah bentuk pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk penentuan insentif.
“Saya mendengar banyak berita sumbang, terkait proses supervisi atas kinerja GTT. Bahkan banyak GTT yang mendatangi Dinas Pendidikan Prov Jatim untuk segera diangkat. Saya tegaskan, pendataan kemarin bukan untuk perbaikan nasib atau status, melainkan untuk mendata GTT agar mendapat insentif. Itupun terjadi pembengkakan data yang luar biasa. Tentunya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Pemprov Jatim.,” tuturnya mengingatkan.
Lebih jauh ditegaskan ahli IT itu, bahwa kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan status GTT untuk menjadi CPNS atau lainnya, jangan pernah percaya. Mengingat mekanisme yang saat ini dijalankan Prov Jatim jelas lebih akurat dan terpercaya.
“Pokoknya ikuti saja mekanisme yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemprov Jatim dan Dinas Pendidikan Jatim lebih ketat dan proporsional dalam menerapkan kebijakan di bidang pendidikan,” kata Mariyono meyakinkan. (use/uyo)
