inilahmojokerto.com – Pemerintah Kota Mojokerto kian serius membangun fondasi ekonomi daerah dengan memperkuat kolaborasi strategis bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Langkah ini tidak hanya diarahkan untuk mempermudah arus investasi, tetapi juga mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Rumah Rakyat, Selasa (5/5-2026), sebagai upaya menyelaraskan peran pemerintah daerah dan PPAT dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa investasi merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius harus ditopang oleh daerah melalui langkah konkret, salah satunya dengan membuka peluang investasi seluas mungkin.
“Ketika investasi meningkat, ekonomi akan ikut bergerak. Dampaknya nyata—lapangan kerja terbuka, angka pengangguran menurun, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdongkrak,” ujarnya.
Wali kota mengingatkan bahwa peningkatan investasi harus berjalan seiring dengan optimalisasi PAD. Salah satu sektor potensial yang perlu dimaksimalkan adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang selama ini menjadi kontributor penting bagi pendapatan daerah.
Ia menilai masih terdapat potensi pajak yang belum tergarap optimal. Karena itu, peran IPPAT menjadi krusial dalam memastikan setiap transaksi pertanahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga patuh terhadap kewajiban perpajakan.
“Setiap transaksi tanah harus sesuai aturan, termasuk kewajiban pajaknya. Ini penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkot Mojokerto juga berupaya meningkatkan daya tarik investasi dengan menyediakan data tata ruang yang lebih transparan dan mudah diakses. Informasi terkait zonasi wilayah—mulai dari kawasan perdagangan, jasa, hingga permukiman—akan dibagikan kepada notaris dan PPAT sebagai referensi bagi para investor.
Langkah ini menjadi penting mengingat keterbatasan luas wilayah Kota Mojokerto, sehingga setiap pemanfaatan lahan harus dilakukan secara tepat, terarah, dan bernilai ekonomi tinggi.
Tak hanya itu, Ia juga menekankan pentingnya integrasi dan validitas data antara Pemkot, IPPAT, serta instansi terkait. Data investasi yang akurat dinilai menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran sekaligus mencerminkan kondisi riil pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan data yang valid dan terintegrasi, kita bisa membaca perkembangan ekonomi secara nyata dan menentukan kebijakan yang lebih tepat,” jelasnya.
Melalui penguatan sinergi ini, Pemkot Mojokerto optimistis mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Pada saat yang sama, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Kolaborasi erat antara pemerintah dan para pemangku kepentingan ini menjadi bukti bahwa keterbatasan wilayah bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menghadirkan investasi berkualitas yang berdampak langsung bagi masyarakat. (uyo)
