inilahmojokerto.com – Kota Mojokerto menjadi salah satu daerah percontohan transformasi digital pemerintah melalui implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos). Hingga 22 Juli 2026, pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Mojokerto telah mencapai 22.957 kepala keluarga (KK) atau 46,47 persen dari target 49.368 KK, menempatkan daerah ini di peringkat ketiga nasional dan peringkat kedua di Jawa Timur.
Capaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Uji Coba Terbatas Perlindungan Sosial (Perlinsos) oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang berlangsung di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Kamis (23/7/2026).
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengungkapkan rasa syukur atas progres pendataan Perlinsos yang telah berlangsung sejak 6 Juli 2026. Selain itu, capaianIdentitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto juga telah mencapai 32 persen.
“Alhamdulillah target kita sudah tercapai 46 persen untuk Perlinsos dan IKD kita sudah mencapai 32 persen. Tentu dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, salah satunya hari ini dapat dilihat adanya antrean karena server Perlinsos sedang mengalami gangguan,” ujar Ika Puspitasari.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Ita tersebut, digitalisasi data kependudukan melalui IKD menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang lebih akurat.
Ia menegaskan, integrasi data kependudukan tidak hanya mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau data kependudukan kita sudah berbasis digital, datanya pasti akan lebih akurat dan valid. Ke depan, perencanaan daerah bisa lebih tepat sasaran, seluruh program juga lebih mudah dievaluasi karena basis datanya lebih akurat sehingga margin error semakin rendah,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Aris Kurniawan, mengatakan uji coba Perlinsos merupakan langkah strategis untuk membangun interoperabilitas data antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, integrasi sistem yang tengah dikembangkan bukan hanya mendukung digitalisasi bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi transformasi berbagai layanan publik di masa mendatang.
“Berbagi data dan interoperabilitas sistem merupakan lompatan besar. Kalau ini berhasil, manfaatnya tidak hanya untuk digitalisasi bansos, tetapi juga layanan kesehatan dan berbagai layanan dasar lainnya. Saat ini kita masih dalam tahap pembelajaran dan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap sistem,” katanya.
Aris menambahkan, proses uji coba masih membutuhkan sejumlah penyesuaian teknis agar seluruh sistem dapat saling terhubung secara optimal. Meski demikian, komitmen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membuka interoperabilitas data dinilai sebagai kemajuan penting dalam transformasi digital nasional.
Ia berharap ke depan masyarakat tidak lagi harus berulang kali mengisi formulir administrasi karena seluruh layanan publik dapat terintegrasi melalui Identitas Kependudukan Digital.
“Kemauan berbagi data dari kementerian dan lembaga sangat menggembirakan. Harapannya masyarakat tidak perlu lagi mengisi formulir berkali-kali karena kita sudah memiliki identitas digital. Satu IKD nantinya dapat digunakan untuk mengakses seluruh layanan publik tanpa harus membawa fotokopi dokumen lagi,” ujarnya.
Melalui uji coba terbatas Perlinsos, Kota Mojokerto terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Integrasi data kependudukan diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus mempercepat terwujudnya ekosistem pemerintahan digital di Indonesia.
