Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi WAmenkeu Bambang Brodjonegoro dan sejumlah pejabat Kemenkeu memaparkan RUU APBN 2019 yang akhirnya disetujui Badan Anggaran DPR, Selasa (30/10/2018).

IM.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan pemerintah menyepakati RUU APBN 2019. Selanjutnya, RUU APBN 2019 yang dialokasikan sebesar Rp 2.461,1 triliun dengan asumsi pendapatan Rp 2.165,1 triliun akan dibawa ke sidang paripurna untuk disetujui pada Rabu besok (31/10/2018).

“Sudah dapat kita teruskan untuk pengambilan keputusan di tingkat dua pada rapat paripurna,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin saat memimpin rapat kerja di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Dalam rapat Banggar tadi, enam fraksi telah memberi persetujuan atas RUU APBN 2019. Tiga fraksi memberikan persetujuan dengan catatan, dan satu fraksi yaitu Gerindra tidak memberikan pandangan.

Dalam RUU APBN 2019, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, naik dari sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 yang sebesar Rp 2.142,5 triliun. Sedangkan belanja negara diproyeksikan sebesar Rp 2.461,1 triliun, juga mengalami kenaikan dari Nota Keuangan sebesar Rp 2.439,7 triliun.

Proyeksi APBN itu disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap USD Rp 15.000, dan suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen.

“Kami berhati-hati dalam situasi yang tidak pasti, tapi APBN ini juga bisa menjadi instrumen fiskal untuk mendukung pembangunan dan prioritas yang tertuang dalam RKP serta mendukung masyarakat tertinggal,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran di Jakarta, hari ini.

Asumsi kurs mengalami perubahan signifikan dari draf awal yang ditetapkan sebesar Rp 14.400 per USD, mengingat masih tingginya ketidakpastian global pada 2019.

Selain itu, harga ICP minyak diputuskan 70 USD per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan postur APBN 2019 itu, maka defisit anggaran ditargetkan mencapai Rp 296 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap PDB.

Yang patut mendapat perhatian, untuk pertama kalinya, APBN 2019 mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang masuk dalam pagu Dana Alokasi Umum untuk mendukung peningkatan pelayanan maupun pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan.

“Dana kelurahan untuk mendukung penyaluran dana desa, bisa menciptakan kohesi dan harmoni untuk mendorong produktivitas daerah tertinggal dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta meningkatkan level pelayanan public,” papar Menkeu.

Postur APBN 2019 berdasar asumi pertumbuhan ekonomi makro.

Adapun dari sisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 378,3 triliun dan hibah Rp 400 miliar.

Sedangkan dari belanja negara, pagu belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp 1.634,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 826,8 triliun.

Belanja pemerintah pusat ini akan dimanfaatkan untuk membangun SDM, efektifitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, pengadaan infrastruktur, efisiensi birokrasi dan mengantisipasi ketidakpastian.

Berdasarkan postur tersebut, belanja untuk Kementerian Lembaga ditetapkan sebesar Rp 855,4 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp 778,9 triliun. Lalu, dari belanja non Kementerian Lembaga, pembiayaan bunga utang ditetapkan sebesar Rp 275,9 triliun dan subsidi energi Rp160 triliun.

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2019 dilakukan dalam kondisi perekonomian global sangat dinamis sehingga pengelolaan instrumen fiskal melalui penetapan asumsi makro yang sesuai perkembangan terkini menjadi penting.

Namun, penyusunan instrumen fiskal ini juga harus dapat menjadi insentif untuk mendorong kinerja pembangunan, termasuk berbagai program yang sudah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah serta inisiatif strategis dan aktual lainnya, seperti antisipasi terhadap bencana.

“Kita bisa berdebat soal angka, akurasi data maupun program, namun kesepakatan pemerintah dan DPR semua sama, bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi penting, karena ini menjadi aset penting untuk mendapatkan hasil yang baik,” ujar Sri Mulyani.

Untuk menutup defisit anggaran, pembiayaan anggaran ditargetkan Rp 296 triliun yang sebesar Rp 359,3 triliun di antaranya dipenuhi melalui pembiayaan utang.

Postur APBN 2019 ini juga mencantumkan belanja untuk cadangan penanggulangan bencana di NTB dan Sulawesi Tenggara sebesar Rp 10 triliun dan cadangan pooling fund bencana Rp 1 triliun. (ant/im) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here